Agama dan Negara Sekuler

Oleh : Dr. Syamsuddin Arif

Dosen Pascasarjana Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor dan Associate Professor di CASIS UTM Kuala Lumpur

 

Banyak yang terhenyak melihat ‘gebrakan’ pemerintah kita yang baru ini. Khususnya dalam mengutak-atik soal toleransi agama dan menyamakan semua agama dengan dalih hak asasi manusia. Mulai dari penghapusan kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) oleh Menteri Dalam Negeri, pengaturan sound system masjid dan materi khutbah, serta belakangan soal doa bersama di sekolah yang digagas Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah konon supaya tidak didominasi dengan doa versi umat Islam saja, tetapi lebih general. Semua ini sebenarnya merupakan tarikan kuat ke arah negara sekuler seratus persen, menuju sekularisasi total, di mana negara sama sekali tidak akan campur tangan soal hubungan individu dengan agama, tidak perlu tahu keyakinan agama dari warganya, dan karenanya tidak boleh meminta warga mencantumkan agamanya di KTP masing-masing.

Namun, apa sesungguhnya negara sekuler itu?

Ciri-ciri Negara Sekuler

Ada tiga ciri utama negara sekuler yang sebenarnya merupakan perwujudan sistem ‘demokrasi’ atau kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat –setidaknya dalam semboyan.

Ciri pertama negara sekuler adalah bersikap netral soal agama, dalam arti tidak memihak kepada agama dan tidak mendukung orang beragama maupun orang yang tidak beragama. Warga tidak dibedakan oleh negara berdasarkan kepercayaan agamanya. Negara tidak bisa mencampuri hubungan antara individu dan agama. Begitu pun sebaliknya, agama tidak bisa mencampuri hubungan antara individu dengan negara. Maka negara tidak boleh mengutamakan umat agama (atau sekte agama) tertentu. Hukum negara sama bagi semua warga, terlepas dari agamanya. Negara juga tidak bisa memaksakan hukum dari salah satu agama. Negara harus mengambil jarak yang sama terhadap setiap agama tertentu. Ini semua karena negara sekuler tidak memiliki agama resmi.

Ciri kedua negara sekuler adalah kebebasan beragama (religious freedom). Setiap warga negara dijamin bebas mempraktikkan agama yang diinginkannya. Negara tidak bisa menghalangi seseorang untuk mempraktikkan agama yang dipilihnya. Orang punya hak untuk mengubah keyakinan, maupun untuk tidak beragama, jika memang itu yang diinginkan, dan bahkan menciptakan organisasi keagamaan baru. Negara tidak bisa melakukan intervensi dalam hubungan individu dengan keyakinan religiusnya.

Adapun ciri ketiga adalah pemisahan antara urusan negara dan urusan agama. Negara sekuler menjalankan pemerintahan tanpa dipengaruhi oleh organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok agama. Karenanya, negara sekuler tidak akan menggunakan uang pajak untuk mendanai urusan agama, tidak boleh menggunakan pejabat organisasi agama untuk menjalankan pekerjaan negara, dan tidak punya kekuasaan untuk menunjuk fungsionaris ormas keagamaan atau menentukan aturan internal dari lembaga-lembaga agama.

Pertanyaannya, adakah contoh negara sekuler yang menunjukkan ciri-ciri tersebut di atas? Jawabannya tentu negatif, karena realitasnya tidak ada satu pun negara di dunia ini yang seratus persen sekuler. Perancis boleh saja mengaku sebagai negara sekuler, namun kenyataannya masalah agama bukan di-‘cuekin’ sama sekali. Guru-guru sekolah Katholik di sana ternyata digaji oleh pemerintah laiknya pegawai negeri. Begitu pula Inggris yang katanya sekuler pun masih memelihara hubungan khusus dengan gereja Anglikan.

Inggris pun bukan negara sekular 100%

Inggris pun bukan negara sekular 100%

Tak terkecuali Amerika Serikat yang pada tahun 1947 lewat Supreme Court atau Mahkamah Agungnya menetapkan bahwa semua negara bagian harus mengikuti prinsip sekuler dari hukum nasional (federal), dalam beberapa kasus menunjukkan semacam ambivalensi. Contohnya di negara bagian Utah yang mayoritas penduduknya mempraktikkan poligami atas dasar kepercayaan agama Mormon bahwa laki-laki tidak akan masuk surga kalau tidak punya banyak istri selama hidup di dunia. Pengadilan Amerika Serikat terus-menerus menolak argumen mereka bahwa poligami adalah bagian dari kebebasan beragama. Negara tidak mengakui perkawinan lebih dari satu itu, tetapi juga tidak menangkap mereka yang mempraktikkannya.

Lalu bagaimana dengan Indonesia? Seorang kyai di Jakarta pernah berujar begini: “Negara kita ini bukan Islam dan bukan sekuler. Jadi negara bukan-bukan.” Barangkali guyonan ini melambangkan ketidakjelasan status negara dan sikap pemerintah terhadap agama. Mau disebut negara Islam, agak sukar mengingat dasar negara adalah Pancasila dan konstitusinya tidak secara ekplisit menyatakan Islam sebagai agama resmi negara. Sementara untuk disebut negara sekuler pun bermasalah, karena jelas sekali campur tangan negara dalam urusan agama lewat berbagai macam lembaga dan instrumen hukum seperti undang-undang perkawinan, peradilan agama, dan banyak lagi. Walaupun kebebasan beragama dijamin oleh konstitusi (UUD 1945 pasal 21), warga negara tidak bebas untuk tidak beragama dan tidak bisa menciptakan agama baru atau bebas memilih agama selain enam yang ada (Islam, Katholik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu).

Tiga Asumsi

Konsep negara sekuler bertolak dari gagasan bahwa orang yang berbeda agama bisa mencapai kesepakatan tentang perangkat hukum (konstitusi, undang-undang) tertentu yang mengatur kehidupan bersama dalam sebuah negara. Ada tiga asumsi yang mendasari pikiran kaum sekuler.

Pertama, asumsi bahwa negara sekuler tidak dengan sendirinya membuat individu dalam masyarakat hilang keyakinannya akan agama, dan bahwa sekularisasi tidak akan membunuh agama. Asumsi ini tidak sepenuhnya benar, mengingat banyak gereja di Eropa terpaksa dijual karena terus-menerus kehilangan anggota. Hasil jajak pendapat di negara-negara maju seperti Inggris, Jerman, dan Amerika menunjukkan adanya penyusutan angka pengunjung gereja (church-goers) secara stabil dan signifikan sejak tahun 1960 hingga sekarang ini. Akibatnya, orang di sana bisa mengaku beragama tanpa beribadah, merasa beriman tanpa beramal, believing without belonging.

Asumsi kedua mengklaim banyak orang lebih memilih negara sekuler justru karena mereka melihat keuntungannya bagi agama yang mereka anut. Dengan pemisahan agama dari negara, kata mereka, agama-agama akan leluasa mengurus masalah internalnya tanpa campur tangan dari negara. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit pemerintah negara sekuler yang membatasi gerakan agama atas nama stabilitas negara. Di sejumlah negara seperti Perancis, Swiss, dan Turki, urusan agama individu dari soal ibadah hingga soal busana (jilbab) ternyata di-‘soroti’ dan di-‘tangani’ juga oleh pemerintah. Di sisi lain, tidak sedikit negara yang secara ekplisit tidak sekuler akan tetapi memberikan kebebasan dan perlindungan kepada warga minoritas non-Muslim, seperti Malaysia, Brunei, dan Mesir. Prinsip netralitas juga tidak menjamin bahwa negara tidak akan berpihak pada salah satu agama atau sekte tertentu. Di Israel, misalnya, yang dikatakan negara sekuler jelas memberikan perhatian lebih kepada agama Yahudi ketimbang agama lain.

onebrother1924.blogspot.com

onebrother1924.blogspot.com

Asumsi ketiga bahwa negara sekuler akan mengakhiri penghukuman agama oleh negara dan menciptakan kondisi di mana orang dari berbagai keyakinan agama dan sekte dapat hidup berdampingan dengan aman dan damai. Asumsi ini menyiratkan seolah-olah negara yang tidak sekuler akan dilanda konflik. Padahal tidak sedikit konflik antar warga terjadi di dalam negara sekuler, dan banyak negara yang rakyatnya hidup aman rukun damai meskipun tidak sekuler. Contohnya Vatikan dan Saudi Arabia yang jelas-jelas bukan negara sekuler.

Sekularisasi Negara Muslim

Arus sekularisasi yang kerap diperhalus dengan istilah modernisasi, pembangunan (development), demokratisasi, liberalisasi, dan sebagainya di dunia Islam terjadi pasca kolonialisasi negeri-negeri Muslim oleh bangsa-bangsa Eropa. Di Indonesia, sekularisasi telah berjalan sejak zaman Belanda. Pemerintah kolonial melarang keras ekspresi keagamaan, khususnya Islam, yang bagi banyak rakyat nusantara bukan semata-mata agama, melainkan ideologi gerakan, bahkan napas kehidupan. Sesuai petunjuk Snouck Hurgronje, Belanda mendukung pengembangan Islam di bidang ritual keagamaan, tetapi mencegahnya untuk berperan dalam bidang politik. Inilah yang dinamakan “politik Islam masjid”. Selain itu, untuk mengimbangi peran pesantren dan melanggengkan kekuasaan kolonial, dibuatlah sekolah-sekolah sekular untuk pribumi dengan tujuan mencetak warga yang bukan hanya siap mengisi birokrasi, tapi juga kooperatif dan loyal. Sesudah kemerdekaan, strategi pemerintah pada dasarnya juga sama, yaitu ‘de-politisasi Islam’ dan ‘de-islamisasi politik’, menurut seorang peneliti dari Australia (Donald J. Porter, Managing Politics and Islam in Indonesia, London: RoutledgeCurzon, 2002, hlm. 61).

Melihat praktik dan realitasnya, negara sekuler tidak identik dengan kemodernan dan kemajuan. Suatu negara tidak mesti menjadi sekuler untuk menjadi modern. Seperti telah dikemukakan di atas, banyak juga negara modern yang tetap religius, baik secara individual maupun konstitusional (Islam sebagai agama resmi negara), dan tidak sedikit juga negara yang menyatakan diri sekuler namun hingga kini masih saja belum tergolong sebagai negara maju, contohnya Marokko dan Turki.

Sekularisme sebagai ideologi negara sekuler pada dasarnya memang tidak dapat bersenyawa (incompatible) dengan ajaran Islam yang hakiki, yang menganggap kekuasaan politik sebagai sarana penegakan agama. Sebagaimana disinyalir oleh Bernard Lewis, sejak zaman Nabi Muhammad r, umat Islam merupakan entitas politik dan agama sekaligus, dengan Rasulullah r sebagai kepala Negara. Dengan kata lain, Nabi Muhammad r tidak mempolitisir agama, melainkan meng-agama-kan politik, dalam arti politik untuk kepentingan agama, bukan agama untuk kepentingan politik. “Dalam pengalaman Umat Islam [generasi] pertama, sebagaimana telah dilestarikan dan direkam untuk generasi sesudahnya, kebenaran agama dan kekuasaan politik terkait erat tak terpisahkan. Yang disebut pertama mensucikan yang kedua, sedang yang kedua mendukung yang pertama,” ujar Lewis.

Dalam menyikapi sekularisasi negara, kaum Muslim dapat dipilah dalam dua kelompok besar, yaitu yang menerima dan yang menolak. Masing-masing dapat dipecah lagi: ada yang cenderung bersikap ekstrim, dan ada pula yang bersikap moderat. Yang ekstrim dari kelompok penerima biasanya disebut secularist (seperti Atatürk, Qasim Amin, dan Taha Husayn), sedangkan yang bersikap moderat disebut reformist atau modernist (seperti Ahmad Khan, Muhammad Abduh, dan Fazlur Rahman). Adapun yang ekstrim dari pihak yang menolak biasanya dicap revivalist atau fundamentalist (seperti al-Mawdudi dan Sayyid Qutb), sementara yang moderat dijuluki conservative atau traditionalist (seperti Sayyid Amīr Ali dan Syekh Muhammad ibn Abd al-Wahhab).

Adapun dari perspektif al-Qur’an, sikap manusia kepada agama Allah sebenarnya berkisar tiga saja. Pertama, yang mengimani kebenarannya dan berusaha mengamalkannya secara utuh (kāffah). Kedua, yang mengingkari dan menolaknya secara keseluruhan. Dan ketiga, yang tidak termasuk keduanya, karena hanya meyakini dan melaksanakan sebagiannya saja seraya mengingkari sebagian yang lain dan menolak implementasi keseluruhannya. Masing-masing dalam terminologi al-Qur’an disebut mu’minūn, kāfirūn, dan munāfiqūn.

Wallahu a’lam.