Bagaimana Hukum Denda dalam Islam?

Oleh: Bahtiar HS

spaPada edisi terdahulu sudah disampaikan kaidah bahwa setiap akad qardh (pinjaman) dengan mengambil manfaat adalah riba. Bagaimana halnya dengan denda? Apakah denda merupakan bagian dari manfaat yang diambil dari transaksi pinjaman sehingga dihukumi sama dengan riba?

Bagaimanapun, denda sudah menjadi bagian yang biasa kita dapatkan ketika terlambat membayar sesuatu angsuran atau pembayaran lainnya. Ketika kita mengangsur sepeda motor atau rumah misalnya, jika melewati batas waktu tanggal pembayaran cicilan per bulan biasanya kita akan dikenakan denda keterlambatan dengan besaran tertentu. Demikian juga ketika kita terlambat membayar iuran listrik, telepon, langganan internet, pajak kendaraan bermotor, dan sebagainya.

Apakah berbeda hukum antara terlambat membayar angsuran kendaraan bermotor dengan terlambat membayar iuran listrik?

***

Secara umum ada 2 (dua) jenis hukuman, sanksi, denda atau apapun namanya dalam Islam, yaitu: Had dan Ta’zir. Had adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat, baik bentuknya maupun jumlahnya, dan itu diberlakukan terhadap pelanggaran berat dalam syariat seperti membunuh, mencuri, berzina, dan sebagainya. Contoh had adalah hukum potong tangan bagi pencuri, rajam bagi pelaku zina setelah terbukti secara sah, dan sebagainya. Sedangkan Ta’zir menurut bahasa adalah ta’dib, yang artinya “memberi pelajaran”. Ia juga diartikan dengan ar-raddu wal man’u, yang artinya “menolak dan mencegah”. Jadi, Ta’zir adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela, dan memukul. Secara istilah, Ta’zir adalah hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk had, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah maupun hak anak Adam (manusia).

Jenis-jenis ta’zir menurut pemilahan para ulama ada 4 (empat) kelompok, yaitu:

  1. Hukuman fisik, seperti hukuman cambuk / dera
  2. Hukuman psikologis, seperti pemenjaraan atau pengasingan
  3. Hukuman finansial, berupa membayar denda atau penyitaan harta benda
  4. Hukuman lain yang ditentukan oleh pemerintah demi kemaslahatan umum

Oleh karena itu, denda atas keterlambatan dalam membayar suatu tanggungan pembayaran termasuk ta’zir kategori ketiga, yakni hukuman yang bersifat finansial. Denda semacam ini dinamakan syarth jaza’i. Demikian juga ada yang menyebutnya dengan gharamat at-ta’khiriyah atau gharamat al-maliyah.

Syarth jaza’i berkaitan erat dengan hukum syarat dalam transaksi dalam pandangan para ulama. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Perbedaan tersebut berangkat dari perbedaan kaidah atau prinsip hukum yang dipakai. Pendapat pertama menyatakan bahwa hukum asalnya adalah terlarang, kecuali persyaratan-persyaratan yang dibolehkan oleh syariat. Adapun pendapat kedua menyatakan bahwa hukum asal dalam masalah ini adalah sah dan mubah, kecuali terdapat dalil dari syariat yang menunjukkan haram dan batalnya.

***

Para ulama yang mengharamkan denda seperti Imam Abu Hanifah, Muhammad ibn Hasan as-Syaibani, Imam asy-Syafi’i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan sebagian ulama Malikiyah beralasan bahwa: pertama, hukuman denda yang berlaku pada masa awal Islam telah dibatalkan oleh ayat Al-Qur’an dan Hadits Nabi . Allah berfirman dalam Al-Qur’an: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim…” (Q.S. al-Baqarah: 188). Demikian juga disebutkan dalam hadits, “Dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain, kecuali zakat.” (H.R. Ibnu Majah).

Kedua, denda dalam hubungannya dengan keterlambatan dalam membayar hutang itu sama dengan riba nasi’ah atau riba jahiliyah. Riba nasi’ah adalah riba yang timbul karena penundaan pembayaran, sehingga ada tambahan sejumlah uang sebagai kompensasi tambahan waktu untuk membayar. Bukankah tambahan manfaat atas pinjaman / hutang termasuk kategori riba menurut prinsip kullu qardhin jarra manfa’atan fahuwa riba sebagaimana telah dijelaskan pada edisi sebelumnya? Dan Allah pun sudah mengharamkan riba ini dalam Al-Qur’an (Q.S. Al-Baqarah: 275).

Ketiga, dalam rentang sejarah Islam pun tidak pernah dijumpai qadhi (hakim) atau ahli fikih yang menjatuhkan hukuman denda atas keterlambatan dalam membayar hutang ini. Karena dalam akad hutang, pemberi pinjaman hanya berhak atas pokok pinjaman, tidak boleh ada tambahan / kelebihan. Tambahan yang diambil pada peminjam termasuk riba, baik si peminjam mampu ataupun tidak, baik disyaratkan di awal akad maupun tidak.

Sementara para ulama yang membolehkan, seperti Abu Yusuf al-Hanafi, Imam Malik bin Annas, demikian juga diikuti oleh Syaekhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim al-Jauziyah, dengan alasan: pertama, kita dapati dalam banyak ayat dan hadits perintah untuk memenuhi perjanjian (akad), transaksi, dan persyaratan, juga menunaikan amanah. Dengan demikian, hukum asal transaksi dan persyaratan yang terkait dengannya adalah sah / mubah. Makna dari sahnya transaksi adalah bahwa maksud diadakannya transaksi tersebut terwujud dan maksud pokok dari transaksi (termasuk persyaratan di dalamnya) dijalankan.

Kedua, Rasulullah  bersabda, “Kaum muslimin itu berkewajiban melaksanakan persyaratan yang telah mereka sepakati.” (H.R. Abu Dawud dan at-Tirmidzi). Maksud dari persyaratan tersebut adalah mewajibkan perkara-perkara yang asalnya tidak wajib dipenuhi, tidak pula haram. Persyaratan mengubah sesuatu yang mubah menjadi wajib. Asal persyaratan tersebut tidak menyelisihi syariat, tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Ketiga, ada beberapa hadits yang mendukung pemberlakuan denda, terutama bagi yang mampu. Rasulullah  pernah bersabda menurut riwayat Bahz bin Hukaim, “Siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, akan menerima imbalan pahalanya. Dan siapa yang enggan membayarnya, maka aku akan mengambilnya dan mengambil sebagian dari hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dari Tuhan kami….” (H.R. an-Nasa’i). Dalam hadits lain, Rasulullah  bersabda, “Tindakan menunda pembayaran hutang oleh orang yang mampu membayar adalah suatu kezhaliman.” (H.R. Bukharal-i). Juga, “Tindakan orang yang mampu [tapi menunda pembayaran hutangnya] itu menghalalkan kehormatan dan sanksi kepadanya.” (H.R. Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa’i, Ibnu Majah, dan al-Hakim).

Oleh karena itu, ulama yang membolehkan denda dalam kaitan syarth jaza’i menetapkan beberapa syarat, yakni: pertama, hakikat transaksi tersebut bukanlah transaksi hutang-piutang. Karena, penetapan denda atas hutang-piutang termasuk manfaat yang dikhawatirkan jatuh kepada riba nasi’ah. Oleh karena itu, persyaratan denda tersebut tidak boleh disepakati di awal akad. Kedua, denda hanya diberlakukan bagi yang mampu membayar, tetapi menunda pembayaran. Denda tidak berlaku bagi orang miskin atau mereka yang sedang dalam kesulitan (Q.S. Al-Baqarah: 280). Ketiga, nominal dendanya wajar sesuai dengan besarnya kerugian materiil yang diderita. Lihat kembali penjelasan tentang prinsip al-ghurm bil ghunm; bahwa pendapatan/pembayaran itu selaras dengan risiko/kerugian yang ditanggung / diderita.

***

Dengan demikian bisa diambil kesimpulan, bahwa pemberlakuan denda itu diperbolehkan pada semua jenis transaksi selain transaksi hutang piutang. Denda keterlambatan membayar listrik, PDAM, internet dan sebagainya –yang bukan transaksi hutang piutang—sah sesuai dengan persyaratan yang disepakati kedua belah pihak. Sementara, pengenaan denda terhadap transaksi hutang-piutang ada sebagian ulama yang membolehkan dengan beberapa ketentuan dan ada juga sebagian lagi mengharamkan dengan hujjah masing-masing.

Tentu yang lebih baik ketika bertransaksi hutang-piutang seyogyanya kita tidak memberlakukan tambahan apa-apa termasuk denda jika terlambat membayar. Tetapi kalaupun terpaksa (karena mungkin sudah terjadi dan tak bisa dihindari), maka berusahalah membayar cicilan atau angsuran tepat pada waktunya sehingga tidak ada pemberlakuan denda atas keterlambatan pembayaran yang kita lakukan.

Wallahu a’lam.

[]

Disarikan dari berbagai sumber.