Belajar dari Dua Umar

Oleh: Bahtiar HS

blog.mysharing.co

blog.mysharing.co

Jumlah penduduk miskin di Indonesia diprediksikan mencapai 30,25 juta orang atau sekitar 12,25% dari jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015 ini. Balai Pusat Statistik (BPS) menetapkan batasan garis kemiskinan secara nasional rata-rata Rp 312.328,- per kepala per bulan. Andaikata seluruh penduduk miskin ditanggung negara, maka diperlukan dana subsidi bagi mereka tidak kurang Rp 114 triliun.

Sementara itu, menurut hasil riset Badan Zakat Nasional (BAZNAS), IPB, dan Islamic Development Bank (IDB) potensi zakat nasional tiap tahunnya tidak kurang dari Rp 217 triliun. Potensi zakat ini dihitung dari seluruh muzakki yang berpotensi mengeluarkan zakat yang menjadi kewajibannya dalam setiap tahun jika mereka 100% membayar zakat.

Ini berarti, secara hitungan gampang, permasalahan kemiskinan di Indonesia yang “hanya” memerlukan subsidi Rp 114 triliun per tahun sebenarnya bisa diatasi dari separuh saja dana zakat nasional bila terkumpul 100%. Karena itu, zakat sungguh merupakan salah satu solusi Islam yang jitu bagi permasalahan pengentasan kemiskinan masyarakat.

Sejarah telah membuktikan pada masa pemerintahan dua Umar. Pertama, pada 10 tahun masa kekhalifahan Umar bin Khaththab Radhiyallohu anh di Madinah (13 – 23H). Abu Ubaid dalam kitab Al-Amwal menceritakan, bahwa saat itu, Muadz bin Jabal Radhiyallohu anh menjadi Gubernur sekaligus Ketua Amil Zakat di Yaman. Pada tahun pertama, Muadz mengirimkan 1/3 dari surplus zakat ke pemerintah pusat. Tetapi, khalifah Umar mengembalikan dana itu untuk pengentasan kemiskinan ke Yaman. Pada tahun berikutnya, Muadz mengirimkan separuh dari surplus zakat ke pemerintah pusat. Umar pun mengembalikan dana itu sebagaimana tahun sebelumnya. Bahkan pada tahun ketiga, Muadz mengirimkan seluruh penerimaan zakat ke pemerintah pusat! Kata Muadz, “Saya tidak menjumpai seorang pun yang berhak menerima bagian zakat yang saya pungut.”

Tak mengherankan jika pada masanya, khalifah Umar mampu menggaji guru di Madinah masing-masing 15 dinar (1 dinar = 4,25 gram emas). Jika harga emas Rp 500.000,- per gram, maka gaji mereka tak kurang Rp 31.875.000,- per bulan!

Kedua, demikian juga terjadi pada masa khalifah Umar bin Abdul Azis di Damaskus. Meskipun singkat, tak lebih dari 3 tahun (99 – 102H) umat Islam mengenangnya sebagai khalifah yang berhasil menyejahterakan rakyatnya. Yahya bin Said, seorang petugas zakat saat itu, mengatakan, “ Saya pernah diutus Umar bin Abdul Azis untuk memungut zakat ke Afrika. Setelah memungutnya, saya bermaksud memberikannya kepada orang-orang miskin. Namun, saya tidak menjumpainya seorang pun. Umar telah menjadikan setiap individu rakyat berkecukupan.”

Hal demikian juga terjadi di Iraq. Gubernur Hamid bin Abdurrahman kebingungan karena semua gaji pegawai sudah dibayar, orang yang terlilit hutang sudah dibantu untuk melunasinya, yang lajang sudah dinikahkan dengan dibantu maharnya, dan semua orang yang perlu modal usaha sudah diberikan modal usaha dengan pengembalian yang sangat mudah. Tapi dana di Baitul Mal masih melimpah. Bahkan Gubernur Basrah pernah mengirim surat kepada khalifah, “Semua rakyat hidup sejahtera, sampai saya sendiri khawatir mereka akan menjadi takabur dan sombong.”

Begitulah jika masyarakat menyadari wajibnya zakat sebagaimana wajibnya shalat. Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq Radhiyallohu anh bahkan menyatakan perang pada para pembangkang zakat. Dalam konteks Indonesia, jika kesadaran yang sama terjadi, maka potensi zakat sungguh sangat besar dan mampu untuk memerangi kemiskinan dan permasalahan ekonomi umat pada umumnya. Hal itu sungguh sangat mungkin diwujudkan. Diperlukan tindakan dan kebijakan pemerintah yang nyata, komprehensif, dan sinergis dengan lembaga-lembaga zakat yang ada bagi tumbuhnya kesadaran masyarakat muzakki dalam membayar zakatnya.

Wallahu a’lam.

[]