Indonesia dan Kebangkitan Ekonomi Syariah Nasional dan Global

prof

oleh
Prof. Dr. Mohammad Nizarul Alim
Guru Besar Akuntansi Syariah & Pengasuh Pesma Al Kayyis
nizarul.alim@gmail.com

Pendahuluan
Pada Desember 2016, Kementerian PPN/Bappenas merilis Outlook Perekonomian Indonesia Tahun 2017: Tantangan Menghadapi Risiko Global. Dalam rilisnya, Bappenas menjelaskan bahwa tantangan risiko global berasal dari Amerika Serikat dan Republik Rakyat Cina (RRC/RRT). Negara-negara Eropa (Uni Eropa) dan Negara G-20 lainnya seperti Jepang sudah “tidak diperhitungkan” lagi sebagai bagian dari tantangan risiko global. Bappenas menyatakan bahwa:
Risiko global pertama adalah kebijakan pemerintah RRT untuk menghadapi kondisi perekonomiannya yang terus turun. Pemerintah Tiongkok dihadapkan pada dua pilihan: (1) tetap berusaha mendorong pertumbuhan ekonomi, (2) melakukan kebijakan ekonomi ketat untuk mengurangi dampak kredit macet yang semakin meningkat, tetapi dengan mengorbankan pertumbuhan ekonomi …
Risiko global kedua adalah hasil pemilihan Presiden AS. Proposal kebijakan Trump lainnya misalkan dalam bidang perdagangan yang cenderung proteksionis agresif terhadap perdagangan Meksiko dan RRT, sehingga memberikan dampak negatif terhadap aktivitas ekspor impor kedua negara tersebut. Kebijakan imigrasi yang diusulkan Trump juga akan berdampak pada pasar tenaga kerja.
Amerika dan Cina saat ini telah menjadi representasi dunia dalam bidang ideologi, kepemimpinan, serta geopolitik dan ekonomi. Amerika dan Cina merupakan negara dengan PDB terbesar di dunia. Namun demikian, berdasarkan data dan analisis Bappenas, kedua negara tersebut sedang mengalami defisit anggaran yang besar serta krisis dalam pembayaran utang negaranya serta tingginya kredit swasta yang macet. Analisis Bappenas dalam Outlook-nya:
Di triwulan III dan IV tahun 2016, Pemerintah AS diperkirakan akan kembali menaikkan suku bunga pada kisaran 0,4 persen. Akibatnya, PDB AS di tahun 2016 diperkirakan hanya tumbuh sebesar 1,5 persen. Sementara untuk RRT, pertumbuhan PDB negara tersebut diperkirakan kembali menurun pada angka 6,6 persen. Tingginya rasio utang (khususnya sektor swasta) terhadap PDB RRT, ditambah dengan tingkat NPL yang tinggi, mengindikasikan bahwa perlambatan ekonomi yang terjadi di RRT cukup mengkhawatirkan.
Sehingga sangat kontradiktif dengan ekspansi ekonomi dan investasi kedua negara tersebut di seluruh dunia termasuk Indonesia. Ekspansi investasi dan pinjaman Cina di Indonesia sangat dominan dalam pembangunan infrastruktur di tengah kondisi dalam negeri Cina seperti di atas. Tercatat pinjaman Cina terhadap tiga bank pemerintah (BNI, BRI, Mandiri) untuk membangun infrastruktur lebih dari Rp. 600 trilyun. Ini perlu diwaspadai, apakah dana-dana investasi dan pinjaman untuk pembangunan infrastruktur tersebut memang berasal dari negara (government to government) atau dari pihak swasta atas nama pemerintah Cina.
Pada dasarnya, potensi Indonesia hampir sama dengan kedua negara tersebut, antara lain: jumlah penduduk besar dan sumber daya alam yang komplit. Dalam jumlah penduduk, Indonesia sedang menuju bonus demografi penduduk. Sementara kedua negara tersebut telah melewati bonus demografi penduduknya. Demikian juga dari segi geoekonomi, Negara Indonesia yang tiap daerah/wilayah memiliki sumber daya alam dan bahan baku serta produk yang berbeda sangat berpotensi menjadi negara yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri melalui perdagangan antar daerah.
Sebagai negara muslim, Indonesia salah satu negara muslim dalam G-20, yaitu 20 Negara dengan PDB terbesar di dunia. Dalam bidang ekonomi, saat ini Indonesia sedang menuju market leader ekonomi Islam meskipun masih di belakang Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Tetapi mengingat market capacity Indonesia jauh lebih besar dari negara-negara tersebut, dalam jangka waktu 5 – 10 tahun ke depan, Indonesia akan unggul.
Seiring dengan proses menuju bonus demografi penduduk, Indonesia harus mampu menunjukkan karakter dan diferensiasinya dalam pengelolaan ekonomi, dalam hal ini pilihannya adalah Ekonomi Islam. Amerika dan Cina telah menjadi representasi kekuatan ekonomi global kapitalis dan komunis (sosialis) mengikuti ideologi mayoritas penduduknya. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi seharusnya selaras dengan ideologi mayoritas penduduknya. Apabila tidak match dengan mayoritas penduduknya akan menimbulkan gap ideologi ekonomi seperti yang telah dialami saat ini. Keberanian Malaysia untuk total dalam ekonomi Islam dapat menjadi contoh untuk memilih sistem ekonomi sesuai dengan ideologi mayoritas penduduknya.
Indonesia Harapan Kebangkitan Ekonomi Islam Global Sebagaimana negara-negara muslim di dunia, kebangkitan ekonomi Islam di mulai dari sektor finansial khususnya perbankan, kemudian ke sektor finansial lain. Dalam ekonomi global saat ini, sektor finansial telah menjadi instrumen dan pasar ekonomi yang penting. Pilar ekonomi modern adalah sektor finansial dan sektor riil. Dalam ekonomi liberal, instrumen dan pasar finansial dapat berkembang dengan sendirinya, tidak beriringan dengan sektor riil. Ini berbeda dengan ekonomi Islam, sektor finansial harus selaras dengan sektor riil. Pada hakikatnya, fundamental ekonomi adalah sektor riil sedangkan sektor finansial adalah sektor pendukung sebagai instrumen. Oleh karena itu, ekonomi liberal yang bertumpu instrumen finansial sebenarnya keropos.
Sektor Finansial dan Industri Keuangan Syariah di sektor finansial, instrumen-instrumen finansial Islam di Indonesia akan sangat berpotensi menjadi tertinggi di dunia. Dalam sektor surat berharga yang mensyaratkan underlying riil asset (basis aset riil), maka geografi Indonesia dengan kekayaan alamnya, tidak ada yang bisa menandingi volume surat berharga. Indonesia akan mampu menerbitkan surat berharga ribuan tilyun dengan basis asset riilnya berupa kekayaan alamnya. Problemnya adalah market capacity. Tetapi pengalaman Indonesia menerbitkan surat berharga syariah sejak tahun 2008 mulai dengan nilai di bawah 10 trilyun sampai dengan awal 2016 dengan nilai puluhan triliun selalu terserap. Bahkan negara-negara teluk sangat berminat terhadap surat berharga syariah Indonesia. Dengan potensi surat berharga syariah tersebut, maka Indonesia sangat berpotensi mandiri dalam sektor finansial syariah.
Demikian juga, apabila wakaf menjadi underlying asset surat berharga syariah negara sebagaimana di Malaysia dan Negara-negara muslim lain, maka Indonesia memperoleh manfaat ganda dari wakaf. Selain wakaf menjadi sarana-sarana ibadah, ekonomi, dan pendidikan, harta-harta wakaf tersebut dapat menjadi sumber pendapatan negara yang syariah. Sebelumnya, dana haji yang mengendap sekitar Rp. 80 trilyun juga multi manfaat setelah menjadi underlying asset surat berharga syariah negara. Dana surat berharga syariah dari dana haji saat ini dipergunakan untuk membangun gedung-gedung kampus perguruan tinggi Islam. Dengan demikian, potensi surat berharga syariah bagi pendapatan negara dapat menggunakan underlying assets kekayaan negara sendiri (asset riil maupun infrastruktur), sumber daya alam, dana haji, serta harta wakaf. Jumlah ini sangat mencukupi, bahkan melebihi belanja negara yang tahun depan diproyeksikan mencapai Rp2.500 triliun.
Demikian juga dalam sektor moneter, AAOIFI (regulator keuangan dan akuntansi Islam dunia) telah menentukan standar moneter (Islam) suatu negara harus berbasis emas. Mata uang yang paling stabil adalah emas dan apabila mata uang selain emas, maka harus dijamin dengan emas. Bahwa suatu mata uang (logam dan kertas) harus dijamin dengan emas telah disepakati negara-negara di dunia sejak pasca perang dunia I. Tetapi negara-negara barat dengan sistem kapitalisnya menjadikan nilai mata uang berdasarkan demand & supply mata uang tersebut sebagaimana komoditas. Bahkan untuk menciptakan demand, sejarah juga mencatat bahwa negara-negara barat (ketika revolusi industri) tidak segan-segan menggunakan cara kolonialisme, penjajahan, dan militerisme. Bentuk pakta-pakta ekonomi juga bagian dari cara mereka menciptakan demand atas mata uangnya. Lihat USA dengan dollar-nya menjadi mata uang perdagangan dunia. Bagaimana kalau ada suatu negara yang ingin lepas dari dollar dalam perdagangannya, maka akan melihat akibatnya. Oleh karena itu, di antara motif-motif perang mereka adalah untuk mempertahankan demand mata uangnya. Kembali lagi kepada mata uang emas dan atau berbasis emas. Mana ada negara yang cadangan emasnya melebihi Indonesia yang mencapai 40% cadangan emas seluruh dunia. Oleh karena itu, apabila Islam diterapkan dalam sistem moneter dunia (global), maka akan sangat menguntungkan, karena mata uang Indonesia bisa menjadi mata uang terkuat di dunia.
Pada sektor finansial, fiskal, dan moneter syariah, infrastruktur regulasi dan kelembagaan keuangan syariah di Indonesia telah menyentuh semua aspek finansial syariah, di antaranya UU Perbankan Syariah, UU Surat berharga Syariah (sektor fiskal), UU Wakaf, dan UU Zakat (sektor sosial yang ke depannya dapat memperkuat sektor fiskal). Kelembagaan yang menjadi otorisator keuangan syariah antara lain DSN-MUI, Bank Indonesia, Otoritas jasa Keuangan (OJK), Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif, Kementerian UKM/Koperasi, dan Kementerian Agama. Untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi, sinergi serta percepatan keuangan syariah serta pengembangan grand design keuangan syariah, telah diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).
Sektor Riil dan Industri Produk Halal Pertumbuhan ekonomi Indonesia di catat oleh Bappenas dalam rilis Outlook Perekonomian Indonesia 2017 menyebutkan bahwa:
Di tengah perekonomian global yang cenderung melambat, Indonesia justru berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonominya yang cukup tinggi. Pada triwulan III tahun 2016 pertumbuhan PDB Indonesia tercatat sebesar 5,0 persen (y-o-y), lebih tinggi dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya yang hanya sebesar 4,7 persen. Pertumbuhan tersebut utamanya berasal dari pengeluaran konsumsi (tumbuh 5,0 persen), dan pengeluaran investasi (tumbuh 4,1 persen). Sementara itu, pengeluaran pemerintah mengalami penurunan, karena adanya kebijakan penghematan belanja pemerintah. Peran pengeluaran konsumsi (53,8 persen) dan investasi (31,6 persen) merupakan yang terbesar dibandingkan kelompok pengeluaran lainnya, sehingga keduanya menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan III tahun 2016
Bagi Indonesia dengan penduduk yang besar, pengeluaran konsumsi menjadi penentu dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, peningkatan daya beli menjadi key success factor dalam meningkatkan pengeluaran konsumsi. Pertanyaannya adalah (1) peningkatan daya beli digunakan untuk mengkonsumsi produk dalam negeri atau luar negeri, (2) pengeluaran konsumsi diikuti dengan kesadaran membeli produk dalam negeri, (3) kapasitas produksi produk dalam negeri dalam memenuhi konsumsi serta siapakah produsennya, (4) darimana sumber dana (investasi) dalam meningkatkan kapasitas produksi, dan (5) kapasitas produksi produk halal dan produsennya serta kesdaran dan daya beli produk halal.
Peningkatan daya beli dan pengeluaran konsumsi sebagai penentu pertumbuhan ekonomi akan menjadi sia-sia bagi kemandirian bangsa apabila dipenuhi dari produk impor. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kapasitas produksi dalam negeri. Demikian juga, peningkatan kapasitas produksi dalam negeri juga akan sia-sia apabila tidak diikuti dengan kesadaran rakyat untuk mengkonsumsi produk dalam negeri. Hal ini diperparah apabila pemerintah tidak berpihak terhadap produk dalam negeri maupun kapasitas produksi dalam negeri. Apabila pemerintah tidak melakukan proteksi produk dalam negeri atau meliberalkan produk-produk impor yang menjadi pesaing produk dalam negeri, maka peningkatan konsumsi sejatinya bukan penguatan kemandirian, melainkan justru meningkatkan ketergantungan. Komitmen pemerintah terhadap proteksi produk-produk dalam negeri juga akan mendorong kesadaran rakyat dalam mengkonsumsi produk dalam negeri.
Andaikan kapasitas produksi dalam negeri ditingkatkan serta pemerintah juga proteksi produk dalam negeri, itupun tidak otomatis menjadikan kemandirian bangsa. Faktor sumberdana dan sistem investasi juga akan menentukan kemandirian. Apabila sumber dana dan sistem investasi dari luar negeri dalam bentuk pinjaman, maka juga masih belum melepaskan ketergantungan. Selanjutnya lebih khusus, kesadaran konsumsi produk-produk halal serta kemampuan daya beli dan produksinya akan mempengaruhi penguatan industri halal (Islam).
Pada Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) III bulan Nopember 2016 tidak hanya dipertunjukkan perkembangan sektor finansial syariah, tetapi juga perkembangan sektor-sektor riil baik jasa, industry, dan perdagangan. BI dan OJK sebagai penyelenggara ISEF telah mengundang para pelaku sektor riil di antaranya makanan dan minuman (food), busana muslim (fashion), Farmasi (kosmetik dan obat-obatan), destinasi wisata halal (halal tourism), industri kreatif, media yang islami, serta para pondok pesantren yang telah memiliki usaha dengan omset dan asset miliaran dan triliunan. Tag line syariah pada sektor finansial adalah industri keuangan Islam (syariah) sedangkan dalam sektor riil adalah industri halal.
Halal telah menjadi label promosi dan pasar yang universal di samping higienis bagi suatu produk baik lokal maupun global. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa lembaga otoritas label halal ini tidak hanya menjadi perhatian di Indonesia dan negara-negara muslim tetapi juga non muslim. Tercatat di Asia, Singapura dan Thailand telah mendirikan pusat halal. Demikian juga Inggris dan Jerman.
Di Indonesia, penguatan otoritas dan industri halal telah diterbikan UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal (Pasal 4). Selain itu sertifikasi dan label halal diharapkan menambah nilai produk dan meningkatkan daya saing produk. Dengan demikian, produk halal akan mendorong ekonomi Islam di sektor riil melengkapi sektor finansial, fiskal, dan moneter.
Negara Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar disertai dengan meningkatnya penduduk kelas menengah baik ekonomi maupun ideologi, yang ditandai dengan meningkatnya daya beli dan kesadaran akan produk dan jasa yang halal, maka Indonesia akan menjadi pasar potensial bagi industri halal. Indonesia diproyeksikan akan memperoleh bonus demografi pada tahun 2025-2035 . Muslim Indonesia pada tahun 2030 diperkirakan akan mencapai 238.833.000 jiwa. Peningkatan jumlah masyarakat kelas menengah menjadi 56,7% pada tahun 2013. Sementara itu, Data Pasar Pangan dan Busana Muslim negara-negara muslim dapat dillihat di bawah ini :

Pasar Konsumsi Makan

No Negara Jumlah (Miliar Dollar)
1 Indonesia 197
2 Turki 100
3 Pakistan 93
4 Mesir 88

Pasar Konsumsi Busana Muslim

No Negara Jumlah (Miliar Dollar)
1 Turki 24,9
2 Iran 20,5
3 Indonesia 16,8
4 Mesir 16,2
5 Arab Saudi 15,3

Negara OKI Pengekspor Farmasi

No Negara Jumlah (Juta Dollar)
1 Turki 660
2 Indonesia 430
3 Mesir 300
4 Yordania 250
5 Malaysia 200

Data pada table-tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah konsumsi pangan Indonesia menempati peringkat pertama di antara negara-negara Muslim selaras dengan jumlah penduduk muslim yang tertinggi. Sementara pasar konsumsi busana muslim menempati urutan ke 3 dan ekspor farmasi urutan ke 2. Namun demikian, semakin meningkatnya kesadaran muslim dan muslimah dalam berbusana muslim serta meningkatnya industri dan kreativitas busana muslim, maka Indonesia sangat mungkin menjadi pemimpin pasar. Demikian juga dengan jumlah keragaman hayati paling besar di dunia serta meningkatnya pusat-pusat pengembangan dan industri farmasi khususnya farmasi herbal, maka Indonesia sangat berpeluang menjadi pemimpin pasar farmasi (halal) di antara Negara-negara OKI maupun dunia.

Dengan data bonus demografi penduduk dan pasar konsumsi di atas, maka 5 – 10 tahun ke depan Indonesia akan mampu menjadi market leader karena 50 persen penduduk kelas menengah muslim Indonesia sudah mampu mengalahkan jumlah penduduk Negara-negara muslim di atas. Meskipun dengan catatan bahwa meningkatnya kelas menengah muslim harus diikuti dengan meningkatnya kesadaran dalam konsumsi pangan dan jasa yang (bersertifikasi) halal.
Penutup
Indonesia sangat potensial menjadi pemimpin pasar ekonomi Islam baik di tingkat negara-negara OKI maupun dunia serta menjadi kompetitor negara terbesar ekonomi. Modal dasar geografi, demografi, serta ideologi akan menjadi market leader ekonomi syariah. Sistem ekonomi Islam seharusnya menjadi pilihan dalam pembangunan ekonomi karena selaras dengan ideologi mayoritas penduduknya. Sebagaimana Amerika, Eropa, dan Cina, pembangunan ekonomi mereka selaras dengan ideologi mayoritas penduduknya.
Wallahu a’lam.
[]