“Itu Jelas-jelas Upaya ‘labeling’ atau ‘framing’ yang Sangat Tendesius!” Dr. Anis Malik Thoha, Rektor Universitas Sultan Agung, Semarang

Saat ini negara kita lagi gonjang-ganjing dengan istilah anti-pancasila, anti-NKRI, anti-kebhinekaan, dan sebagainya sebagai respons atas menggeliatnya umat Islam setelah diusik dengan berbagai peristiwa. Bahkan dalam beberapa kasus, para ulama dituduh makar dan ditangkap hingga dipenjarakan seiring upaya umat Islam menuntut keadilan, terutama pada kasus penistaan agama beberapa waktu lalu. Sebenarnya apakah yang sedang terjadi?

Untuk membahas hal ini, Handaka S. Indra dari majalah Al-Haromain berkesempatan melakukan wawancara dengan Dr. Anis Malik Thoha, Rektor Universitas Sultan Agung (UNINSULA) Semarang melalui media sosial. Berikut petikannya:

Sekarang ini muncul istilah-istilah seperti intoleran, anti-NKRI, anti-kebinekaan, anti-Pancasila, persekusi. Kalau menurut Ustadz, ini gejala apa?

Menurut pengamatan saya, justeru fenomena kemunculan istilah-istilah seperti itu semakin menegaskan adanya gejala radikalisasi di pihak-pihak pengusung istilah-istilah tersebut. Sebab kemunculannya pun tepat pada saat gerakan di mana sebagian besar Muslim di seluruh penjuru Indonesia sedang mulai menemukan kesadaran-dirinya untuk memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya yang telah dan sedang “dipermainkan” oleh pihak-pihak tertentu. Nah, kesadaran dan kebangkitan ini kemudian dipersepsikan dan direspons secara berlebihan untuk tujuan-tujuan tertentu (vested interests) oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai “intoleran,” “anti-NKRI,” anti-kebhinekaan,” “anti-Pancasila,” dan lain-lain yang sifatnya lebih mengarah kepada stigmatisasi Islam.

Apakah itu konsekuensi keberagaman atau lebih dari itu, misalnya: sentimen keagamaan atau anti Islam?

Saya melihat itu semua kok bukan hanya sekadar karena konsekwensi keberagaman atau kemajemukan; itu jelas-jelas upaya “labeling” atau “framing” yang, oleh karenanya, sangat tendensius. Bisa jadi di belakangnya ada sentimen keagamaan, anti-Islam, dan lain-lain. Apalagi ada upaya-upaya jelas mengait-ngaitkan dengan ISIS. Mungkin pihak-pihak pelaku “labeling” atau “framing” tidak sadar atau pura-pura tidak sadar bahwa seandainya Umat Islam Indonesia itu seperti yang mereka tuduhkan, yakni intoleran terhadap minoritas non-Muslim, tentu tidak mungkin dapat disaksikan masih ada pemeluk Kristen, Hindu, Budha, di Indonesia sampai saat ini yang kondisinya bukan saja terhormat, tapi malah sebagian mereka sangat dominan di bidang ekonomi dan bisnis, sehingga berani “menggertak” golongan mayoritas di negeri ini –suatu kondisi yang secara diametral berlawanan dengan kondisi Muslim minoritas di negara-negara yang mayoritasnya non-Muslim! Ini semua artinya apa? Kemudian siapa sebenarnya yang intoleran itu?

Fenomena itu apakah ada hubungannya dengan pluralisme yang didewa-dewakan Barat, Ustadz?

Kayaknya kok secara ideal ndak ada hubungannya dengan pluralism yang dibangga-banggakan itu, meskipun pada tataran factual, pluralism itu cenderung bertolak belakang dengan klaim-klaim pluralis itu sendiri. Persis seperti ideologi demokrasi, yang merupakan ibu kandung sah pluralisme agama, di mana para pengusung demokrasi itu sendiri adalah orang-orang pertama kali yang paling mengabaikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini sebetulnya sudah saya analisis panjang-lebar dalam buku Tren Pluralisme Agama. Silakan dirujuk kembali.

Kita sering dibingungkan dengan istilah pluralitas dan pluralisme. Sebenarnya pengertian dua istilah tersebut seperti apa, Ustadz? Apakah berbeda?

Harusnya kita itu cerdas dan mampu membedakan antara kedua istilah itu. “Pluralitas” itu kata benda yang netral dan sederhana, yang bermakna tentang adanya sesuatu yang banyak, majemuk, beragam dan berbeda-beda. Sementara “Pluralisme” adalah sebuah “isme”, yaitu mazhab, aliran, ideologi, teori atau paham (dalam Bahasa Inggrisnya “technical term”) tentang kemajemukan atau keberagaman dan posisi atau pun hirarki masing-masing satuannya dalam keberagaman itu. Nah, sampai di sini istilah ini masih wajar-wajar dan netral-netral saja. Yang kemudian menjadi persoalan adalah ketika istilah “pluralisme” ini disifati dengan “agama” (pluralisme agama – religious pluralism). Pasalnya, semua sumber rujukan atau referensi terkait dengan definisi istilah “pluralisme agama” ini sudah mengubah makna kemajemukan yang berhirarki tersebut dan bergeser kepada penegasan “kesetaraan” dan “validitas” nilai sepenuhnya dari satuan-satuan atau unit-unitnya. John Hick, misalnya, dalam berbagai tulisannya menyatakan bahwa agama-agama besar dunia adalah persepsi-persepsi atau konsepsi-konsepsi yang beragam tentang Realitas Kebenaran ultima yang sama (the same Ultimate Reality). Oleh karenanya, semua agama adalah valid dan authentic. Dengan kata lain, “Pluralisme Agama” ini sudah merelatifkan kebenaran agama-agama, kemudian mengabsolutkan kebenaran satu-satunya hanya pada dirinya sendiri. “Pluralisme Agama” merampas keabsolutan masing-masing agama untuk dimiliki oleh dirinya sendiri. Di sinilah letak titik terlemah (the weakest point) ajaran “Pluralisme Agama”.

Negeri kita memang terdapat bermacam perbedaan di antara penduduknya; suku, bahasa, agama, dan budayanya. Bagaimana kita mensikapi perbedaan ini secara benar sehingga tidak terjebak pada paham pluralisme?

Islam mengajarkan kita sikap yang wajar dan realistis serta obyektif dalam menyikapi perbedaan atau keragaman suku, bahasa, etnis, dan agama yang hidup di negeri tercinta ini. Yaitu, bahwa keragaman dan perbedaan adalah sebuah fakta yang riil dalam kehidupan ini dan sudah menjadi sunnatullah atau hukum Allah dalam ciptaan-Nya. Oleh karena masing-masing ciptaan ini adalah riil, maka wujud masing-masing ini tidak boleh direduksi atau pun direlativisasikan apalagi dinegasikan.

Terkait dengan wujud agama-agama, semuanya adalah juga riil, nyata dan fakta sesuai dengan yang diyakini pemeluknya masing-masing, tanpa kita harus tertukar dengan keyakinan pemeluk agama lain. Maka keyakinan masing-masing pemeluk tentang agamanya ini tidak boleh direduksi atau direlativisasi, melainkan sikap yang benar adalah keyakinan masing-masing pemeluk tentang agamanya ini harus dihormati dan ditoleransi. Nah, prinsip saling menghormati dan toleransi inilah yang kemudian disepakati dan dibakukan oleh para pendiri bangsa dan negara kita dalam konstitusi yang sah.

Banyak orang mendasarkan paham pluralisme Islam pada eksistensi piagam Madinah. Bahkan Nabi pun dipandang sebagai seorang yang pluralis. Bagaimana pandangan Ustadz tentang hal ini?

Piagam Madinah yang diteken oleh Rasulullah r sebagai konstitusi masyarakat Madani tidak satu pun pasal dan ayatnya yang menyokong ideologi pluralis, kecuali jika dipenggal-penggal atau dicatut secara out of context! Karena jelas termaktub secara explisit supremasi Allah dan Rasulullah di dua pasal yang berbeda. Jika Rasulullah itu seorang pluralis, tentu beliau tidak perlu bermubahalah melawan Delegasi Kristen Nejran yang ngeyel mendebatnya. Begitu juga jika benar klaim mereka, tentu Rasulullah juga tidak perlu mengutus para kurirnya dengan membawa surat kepada Kisra di Persia, Kaisar di Roma, dan petinggi Mesir yang isinya mengajak mereka untuk memeluk Islam. Bahkan lebih dari itu, kalau semua agama sama dan setara, tentu Allah I juga tak perlu mengutus para Nabi dan Rasul.

Kita sering mendapati praktek doa bersama, doa yang dilaksanakan secara lintas agama. Bagaimana pula pandangan Ustadz tentang hal ini?

Doa bersama selama dilakukan oleh masing-masing secara sendiri-sendiri dan sesuai dengan agamanya masing-masing saya rasa kok ndak masalah ya… yang jadi masalah adalah ketika doa itu dipimpin oleh salah satu pengikut agama (khususnya non-Muslim) kemudian harus di-amini oleh semua peserta termasuk Muslim.

Dalam menghadapi perbedaan agama tentu kita harus menjunjung tinggi toleransi. Bagaimana Ustadz menilai pelaksanaan toleransi di negeri kita ini?

Pelaksanaan toleransi di negeri kita akhir-akhir ini sungguh sangat memprihatinkan, terutama dari kalangan non-Muslim. Toleransi yang diberikan kalangan Muslim kepada mereka selama ini justeru disalah-gunakan untuk meraih keuntungan dan mengakumulasi kekuatan sepihak mereka sendiri. Kemudian setelah merasa kuat mereka memperlakukan kalangan Muslim seenaknya, bahkan seperti yang terjadi belakangan berani melakukan penistaan (blasphemy) terhadap simbul-simbul Islam secara vulgar. Anehnya lagi, ketika kasus ini direspons kalangan Muslim, malah mereka melabeli Muslim sebagai intoleran, anti-kebhinekaan, anti-Pancasila… Apa-apaan ini?

Akhir-akhir ini kita merasa sebagai umat Islam dikesankan segolongan orang tidak toleran dan anti kebinekaan. Peristiwa 212, 313, dan sebagainya dikesankan sebagai tekanan kaum agama terhadap negara. Bahkan disebut makar dan salah seorang tokohnya saat ini dimasukkan penjara. Bagaimana pendapat Ustadz tentang hal ini?

Inilah yang saya katakan di atas tadi, ada upaya-upaya jahat yang sistematis dari pihak-pihak tertentu untuk menghancurkan Islam. Karena selama ini hanya Islam dan Muslim yang benar-benar dianggap menjadi penghalang dan ancaman terbesar bagi mereka untuk dapat melampiaskan nafsu serakah dan angkara-murka menguasai pusat-pusat kekuasaan dan bisnis yang korup (Plutokrasi, oligarki).

Saran untuk pemerintah sehingga keharmonisan berbangsa dan bernegara dari bangsa yang beragam budaya dan agamanya ini terjalin apa, Ustadz?

Saran saya simple. Terapkanlah prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara (social contract) yang telah disepakati bersama oleh para pendiri bangsa dan negara dalam Pancasila dan UUD 1945 secara konsekuen.

[]