Marxisme/Komunisme Pasca Reformasi

Oleh: Arif Wibowo

 

capitalism0Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak awal Juli 1997 berubah menjadi krisis ekonomi, yakni lumpuhnya kegiatan ekonomi karena semakin banyak perusahaan yang tutup dan meningkatnya jumlah pekerja yang menganggur. [1] Selain krisis ekonomi, jagad politik di Indonesia juga sedang mengalami gejolak, sesuatu yang nyaris tidak pernah terjadi selama era Orde Baru. Kongres Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang didukung pemerintah di Medan pada tanggal 20 Juni 1996 mendorong peningkatan perlawanan dari bawah di dalam partai itu sendiri. Konflik internal di tubuh PDI terutama disebabkan oleh campur tangan pemerintah yang dianggap berlebihan terhadap partai tersebut.[2] Tekanan dan campur tangan pemerintah ini justru mengakibatkan pendukung Megawati yang berada di tingkat bawah semakin berani untuk mempertahankan dukungannya kepada PDI Megawati. Media massa ketika itu mencatat kekuatan akar rumput itu sebagai kekuatan “arus bawah”, khususnya di tubuh PDI itu sendiri[3].

Geliat arus bawah ini ditangkap dengan baik sebagai sebuah momentum perlawanan terhadap Orde Baru. Gerakan perlawanan rakyat menjelang Pemilu tahun 1997 oleh tokoh penting PDI Megawati yang dikenal berada di balik layar, DR. Ciptaning, harus dimanfaatkan, “perlawanan besar rakyat yang didasarkan pada ketajaman politik yang kuat dan dalam jangkauan nasional, terhadap tekanan politik rezim yang telah sangat merasuk ke dalam kehidupan rakyat, terutama kalangan bawah yang berjumlah besar.” Dalam konteks itu, langkah ekstra parlementer dianggap sebagai suatu cara penting, sepanjang parlemen justru hanya berfungsi memblokir keikutsertaan masyarakat[4].

Paduan krisis ekonomi dan krisis politik ini akhirnya berkembang pesat menjadi gerakan anti pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Puncak dari gerakan ini adalah pendudukan gedung DPR/MPR yang berujung pada turunnya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998.

Perpindahan Kutub Extrimitas Politik

Pendulum sosial, ekonomi, dan politik masyarakat bergerak dari satu ekstrim ke ekstrim lainnya. Dari sebuah situasi politik yang bersifat otoritarian menjadi situasi yang extra-liberal. Hal ini disebabkan ragam pemikiran politik dan kepentingan yang selama ini tersumbat kemudian muncul secara bersamaan secara centang-perenang, tanpa adanya arah bersama mengenai wujud masa depan Indonesia pasca reformasi. Kebebasan politik memang sebuah prasyarat tegaknya sebuah negara demokrasi, akan tetapi yang tidak disadari, pada dasarnya kebebasan politik tetap memerlukan sebuah platform bersama untuk dijadikan sebagai pegangan. Semacam konsensus dari para elit tentang bagaimana masa depan demokrasi, bagaimana sistem politik baru harus ditata dan seterusnya. Platform bersama inilah yang tidak hadir pada awal gerakan reformasi.

Minimnya gagasan penataan demokrasi pra-keruntuhan rezim menyebabkan kaum elit kebingungan manakala rezim ternyata runtuh dalam waktu yang singkat. Tak ada waktu untuk berkontemplasi ataupun menyusun konsep yang lebih matang. Sebuah tindakan cepat kemudian dilakukan, yaitu Liberalisasi Politik dan diselenggarakannya pemilu dalam waktu cepat[5]. Dengan liberalisasi politik ini, maka aneka kutub pemikiran dan ideologi memunculkan ekspresi politiknya. Selain memunculkan kelompok-kelompok Ideologis Islam, reformasi juga melahirkan kembali ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme yang selama ini dikubur oleh penguasa Orde Baru.

Aneka varian pemikiran Komunisme/Marxisme-Leninisme menjelma dalam beraneka bentuk, mulai dari tumbuh suburnya gerakan radikal di kalangan mahasiswa, partai politik yang behaluan Marxist, gerakan feminism radikal, penerbitan buku-buku Marxisme, sampai kepada upaya rekonstruksi kembali sejarah yang bertujuan untuk merehabilitasi nama baik Partai Komunis Indonesia (PKI).

Marxisme Pasca Reformasi

Otoritarianisme Orde Baru menyebabkan segala bentuk pemikiran yang menentang dan dilarangnya menjadi sexy di mata aktivis mahasiswa. Oleh karena itu, menjadi marxis pada masa menjelang dan awal reformasi adalah sebuah kebanggaan. Menjadi Marxis adalah perlawanan terhadap junta militer yang fasis dan korup. Menjadi Marxis adalah musuh erzacht kapitalisme, kapitalisme semu yang merupakan perselingkuhan politisi Orde Baru dengan para pemodal. Apalagi menurut anak-anak marxis ideologis itu, Orde Baru berhasil menjauhkan mahasiswa dari idealisme dan mencetak mereka untuk sekedar dijadikan sekrup dalam mesin kapitalisme.

Termasuk dalam kelompok Marxis/kiri ini adalah Forum Kota yang beraliansi dengan kesatuan-kesatuan aksi mahasiswa lain di bawah nama Komite Mahasiswa Bersatu (KMB). Komite ini didukung 11 kesatuan aksi, termasuk Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jabotabek (FKS-MJ), Komite Mahasiswa dan Rakyat untuk Demokrasi (KOMRAD), Keluarga Besar Universitas Indonesia (KB-UI), Front Jakarta, Forum Bersama (FORBES).

Untuk menghadapi Pemilu 1999, para aktivis kiri mahasiswa tersebut melebur dalam Partai Rakyat Demokratik (PRD). Garis ideologi PRD dapat dilihat jelas dari Manifesto Politik PRD yang dibagikan pada saat deklarasi tanggal 22 Juli 1996 di gedung YLBHI. Nuansa marxis-komunis PRD sangat terlihat dari manifesto politiknya, sebagaimana disinyalir oleh Dr. Yusril Ihza Mahendra ketika itu:

Kalau orang sudah membaca publikasi PRD tentang manifestonya itu dengan mendalam, saya kira orang yang pernah belajar tentang Marxisme akan sampai pada kesimpulan bahwa apa yang dikemukakannya adalah Marxisme, walaupun tidak sepenuhnya komunis dan tidak selalu PKI.[6]

 

Marxisme Politik dan Marxisme Ilmiah

Pada saat deklarasinya, Partai Rakyat Demokratik terlihat begitu menjanjikan di mata aktivis kiri, meski pada kenyataannya partai ini tidak laku ditawarkan kepada masyarakat. Pada Pemilu 1999, di tingkat nasional hanya memperoleh 78.720 suara, sehingga tidak bisa mempunyai wakil di Dewan Perwakilan Rakyat[7]. Sebuah hasil yang tentu sangat mengecewakan bagi para aktivisnya, sehingga mereka memilih untuk tidak mau menandatangani rekapitulasi hasil Pemilihan Umum 1999.

Kegagalan PRD ini bisa dimaklumi, dikarenakan sebagai ideologi terapan, sebenarnya Komunisme adalah ideologi yang sudah bangkrut. Uni Sovyet yang merupakan imperium komunis terbesar sudah ambruk di tahun 1990an yang kemudian disusul negara-negara lain yang membebaskan diri dari belenggu komunisme. Di Jerman, tembok Berlin diruntuhkan. Komunisme yang menjanjikan kesejahteraan bagi masyarakat proletar ternyata hanya menjadi alat pejabat Partai Komunis untuk memperkaya diri, dalam bahasa Peter L. Berger, di negara-negara komunis telah terjadi Kapitalisme Birokrasi. Negara komunis yang tersisa tinggal China, yang menerapkan komunisme di bidang birokrasi tapi ikut mengadopsi kapitalisme di bidang perekonomian. Juga Korea Utara yang mencoba berkomitmen dengan komunisme telah menampilkan diri sebagai negara militeristik, fasis, dan terasing dari pergaulan internasional.

Di awal kelahirannya, Marxisme memang bukan sebuah ideologi terapan. Ia adalah ideologi kritik terhadap Kapitalisme. Marx dengan tajam menyoroti kinerja ekonomi ala kapitalis yang akan menyebabkan konsentrasi modal hanya kepada segelintir orang sehingga menciptakan kemiskinan massal di tengah masyarakat. Oleh karena itu, meskipun tidak laku di jalur politik praktis bukan berarti menyebabkan Marxisme menjadi mati dan terbuang. Wajah dominan Marxisme kini tidak lagi sebagai ideologi yang bertujuan meraih kekuasaan, melainkan sebagai ideologi kritik terhadap Kapitalisme. Teori-teori kritis baik dalam dunia politik, ekonomis, sosial, dan kebudayaan lahir dari rahim pemikiran yang terinspirasi dari pemikiran Marx. Kelompok ini lazim disebut pemikir Neomarxis. Neomarxis tidak mendasarkan argumennya pada Marx, Lenin, dan Engels sebagai dogma politik, ataupun menerima supremasi Partai Komunis terhadap budaya dan ilmu. Kaum Neomarxis hanya mengambil ajaran Marx sebagai sumber inspirasi, khususnya dalam hal studi kritik sastra Marxis. Aliran Frankfurt, oleh beberapa pengamat dipandang sebagai salah satu bentuk teori Neomarxis. Tokoh-tokoh pentingnya antara lain Fredric Jameson, Walter Benjamin, Lucien Goldman, dan Th. Adorno[8]. Karya para pemikir neomarxis secara resmi adalah bagian dari kurikulum Pendidikan Tinggi kita, karya-karya mereka dikaji serius di Fakultas Ilmu Sosial Politik, Hukum, Sastra, dan Fakultas Pendidikan. Oleh karena itu, ketika seorang mahasiswa muak terhadap kapitalisme, maka secara otomatis ia akan berkiblat pada Marxisme atau Neomarxisme. Sebab hanya itu pemikiran kritik atas kapitalisme yang disampaikan di perkuliahan mereka.

Selain itu, para aktivis kiri juga sangat rajin menerbitkan buku, baik itu buku sejarah, riset sosial ekonomi, sampai buku sastra dan kritik sastra. Buku-buku karya Tan Malaka, Pramoedya Ananta Toer, Aidit, Sudisman diterbitkan ulang dan mendapat sambutan yang hangat dari kalangan kampus. Dalam memandang peristiwa tahun 1965 misalnya, buku-buku dengan perspektif PKI sebagai korban pembantaian menjadi wajah utama dunia penerbitan. Sebut saja buku The Indonesian Killings, Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966, karya Robert Cribd atau Bung Karno Menggugat! Dari Marhaen, CIA, Pembantaian Massal hingga G 30 S, tulisan Baskara T Wardaya. Juga Bayang-Bayang PKI, karya tim ISAI, Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Analisa Awal, karya Bennedict Anderson dan Ruth T Mc. Vey dan masih banyak judul lainnya. Sementara karya yang berangkat dari perspektif umat Islam masih sangat minim, bahkan bisa dibilang tidak ada. Buku karya H. Abdul Mun’im DZ, Benturan NU dan PKI 1948 – 1965, terbitan Langgar Swadaya PBNU, 2014, mungkin menjadi satu-satunya buku yang disengaja ditulis untuk menampilkan perspektif kalangan pesantren terhadap peristiwa G 30 S PKI 1965.

Penutup

Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagai sebuah ideologi politik telah menunjukkan kemampuannya dalam bertahan hidup meski dalam masa yang paling sulit sekalipun. Marxisme tetap hidup karena ideologinya terus melakukan reproduksi ilmu, melalui riset sejarah, ekonomi, politik, dan sosial. Selain itu, Marxisme juga melahirkan genre sastra dan kebudayaannya sendiri. Ruang politik bagi aktivis Islam di akhir masa rezim Orde Baru telah menyebabkan politik Islam menjadi kehilangan kritisismenya. Hilangnya nalar kritis ini juga menyebabkan mandulnya respon intelektual umat Islam terhadap “sisi gelap” Orde Baru di banyak lini seperti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Wacana intelektualisme Islam tidak menyentuh kemiskinan massal dan ketertinggalan pembangunan di wilayah non Jawa akibat perekonomian yang berbasis konglomerasi dan bersifat sentralistik.

Mandulnya respon intelektual sebenarnya pengulangan peristiwa pada masa lalu. Ada satu kritik menarik dari pak Kuntowijoyo mengenai dimana akhirnya PKI popularitasnya bisa mengungguli SI Putih (SI: Serikat Islam –red).

Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa SI Merah lebih populer dibanding SI putih, dan PKI lebih populer dari Partai-Partai Islam, di kalangan buruh tani dan buruh (industri) karena umat tidak sensitif dengan munculnya proletarianisasi di pedesaan dan perkotaan… Dianak tirikannya buruh tani dan buruh …. Demikian pula terbukti bahwa para aktifis buruh tani dan buruh hanya dipandang sebelah mata oleh umat, seolah buruh tani bukan bagian dari umat.” (Kuntowijoyo, Islam Sebagai Ilmu, Epistemologi, Metodologi dan Etika[9])

Konflik wacana keagamaan antara Asy’arisme dan Wahabisme menjadi begitu membosankan di kalangan aktivis mahasiswa Islam, karena hanya bersifat falsafati dan spekulatif, tanpa menyentuh realitas problem keumatan. Akhirnya banyak dijumpai aktivis organisasi Islam seperti HMI, KAMMI, IMM, maupun PMII lebih mengakrabi buku-buku karya Pramoedya Ananta Toer, Tan Malaka, Antonio Gramsci, maupun Paolo Freire yang menurut mereka lebih memberikan pencerahan dalam mewujudkan kesalehan sosial.

Oleh karena itu, dalam melawan perkembangan ideologi kiri di kalangan mahasiswa, para pemikir islam dituntut untuk serius melahirkan reproduksi ilmiah yang mampu menjelaskan bagaimana keunggulan Islam dalam melawan hegemoni modal kaum kapitalis dan merumuskan distribusi keadilan di masyarakat. Para sastrawan muslim juga dituntut untuk ikut membentuk jiwa umat Islam dan menuntun mereka menjadi manusia beradab, yang siap untuk melayani sesama manusia dan mewujudkan watak rahmatan lil alamin dari Islam. Dan semua itu butuh kerja keras dan cerdas. Sangat tidak cukup melawan ekspansi ideologi kiri yang kini tampil ilmiah itu hanya dengan tabligh akbar, parade tauhid, dan memasang spanduk anti-komunisme di perempatan jalan. Ujung tombak perlawanan itu harus berangkat dari budaya ilmu, karya-karya keilmuan yang kemudian ditindaklanjuti dengan gerakan untuk mengaplikasikan watak rahmatan lil alamin Islam di tengah masyarakat.

***


 

DAFTAR PUSTAKA

Arief Budiman dan Olle Tornquist, Aktor Demokrasi, Catatan Tentang Gerakan Perlawanan di Indonesia, (Jakarta : Institut Studi Arus Informasi, 2001) Arief Budiman, Idem, hlm. 201

As’ad Said Ali, Ideologi Gerakan Pasca Reformasi, Gerakan-gerakan Sosial-Politik Dalam TInjauan Ideologis, (Jakarta : LP3ES, 2012)

Lepi T Tarmidzi, Krisis Moneter Indonesia : Sebab, Dampak, Peran IMF DAN Saran, Tulisan ini merupakan revisi dan updating dari pidato pengukuhan Guru Besar Madya pada FEUI dengan judul “Krisis Moneter Tahun 1997/1998 dan Peran IMF”, Jakarta, 10 Juni 1998. Hlm. 1-3

Kuntowijoyo, Islam Sebagai Ilmu, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2006)

Majalah Suara Hidayatullah, edisi September 1996.

Internet :

http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2008/11/Pemilu-1999 diakses pada hari Jum’at, 19 Agustus 2016 pkl. 05.34

http://rendiasyah.blogspot.co.id/2013/06/neo-marxisme.html, diakses pada hari Jum’at, 19 Agustus 2016, pkl. 08.46

[1] Lepi T. Tarmidzi, Krisis Moneter Indonesia: Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran. Tulisan ini merupakan revisi dan updating dari pidato pengukuhan Guru Besar Madya pada FEUI dengan judul “Krisis Moneter Tahun 1997/1998 dan Peran IMF”, Jakarta, 10 Juni 1998. Hlm. 1-3

[2] Arief Budiman dan Olle Tornquist, Aktor Demokrasi, Catatan Tentang Gerakan Perlawanan di Indonesia. (Jakarta : Institut Studi Arus Informasi, 2001) hlm. 201.

[3] Arief Budiman, Idem, hlm. 201

[4] Arief Budiman, Idem, hal. 208

[5] As’ad Said Ali, Ideologi Gerakan Pasca Reformasi, Gerakan-gerakan Sosial-Politik Dalam TInjauan Ideologis (Jakarta: LP3ES, 2012) hal. ix

[6] Majalah Suara Hidayatullah, edisi September 1996, hlm. 37

[7] http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2008/11/Pemilu-1999 diakses pada hari Jum’at, 19 Agustus 2016 pkl. 05.34

[8] http://rendiasyah.blogspot.co.id/2013/06/neo-marxisme.html, diakses pada hari Jum’at, 19 Agustus 2016, pkl. 08.46

[9] Kuntowijoyo, Islam Sebagai Ilmu. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006). Hal. 44