Masalah Denda pada Bank Syariah

Oleh: Bahtiar HS

aDalam edisi terdahulu sudah dibahas tentang denda. Ulama membolehkan denda dengan beberapa syarat, yakni: pertama, hakikat transaksi tersebut bukanlah transaksi hutang-piutang. Karena, penetapan denda atas hutang-piutang termasuk manfaat yang dikhawatirkan jatuh kepada riba. Karena setiap manfaat yang diambil dari hutang adalah riba. Kedua, denda hanya diberlakukan bagi yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran. Denda tidak berlaku bagi orang miskin atau mereka yang sedang dalam kesulitan. Dan ketiga, nominal dendanya wajar sesuai dengan besarnya kerugian materiil yang diderita.

Denda pada Bank Konvensional

Di perbankan konvensional, kita jamak mengenal adanya denda atau penalty. Bank konvensional menetapkan adanya denda terhadap nasabah yang terlambat membayar angsuran kredit / hutang atau nasabah yang berniat melakukan pelunasan outstanding (sisa) kredit secara dipercepat di awal waktu. Jadi, sudah berhutang dikenakan bunga (yang bunga itu riba), masih ada denda lagi jika terlambat melunasi angsuran –yang itu bagian dari manfaat atas hutang sehingga masuk kategori riba juga. Bahkan ironisnya, nasabah yang ingin melunasi hutang secara dipercepat justru kena denda juga. Dan sekali lagi, itu bagian dari manfaat atas hutang sehingga termasuk riba juga. Ini namanya sudah jatuh, tertimpa tangga pula.

Pada bank konvensional, semua denda atau penalty yang didapatkan atau dikenakan kepada nasabah diakui sebagai pendapatan bank. Biasanya, besarnya denda merupakan persentase dari nilai angsuran yang dibayar dikalikan dengan jumlah hari keterlambatan. Semakin lama terlambat, semakin besar dendanya. Semakin banyak yang terkena denda, semakin tinggi pendapatan bank dari denda. Semakin tinggi pendapatan, semakin besar laba bank yang akan diperoleh.

Denda pada Bank Syariah

Bagaimana dengan Bank Syariah? Apakah Bank Syariah juga mengenakan denda kepada nasabahnya?

Ya, ternyata Bank Syariah juga mengenakan denda terhadap nasabahnya. Jika tidak dikenakan denda terhadap keterlambatan membayar angsuran hutang (karena riba), maka dikhawatirkan banyak nasabah yang sebenarnya mampu membayar tetapi sengaja menunda-nunda pembayaran. Banyak mudharat yang ditimbulkan sehingga mencegah bahaya itu lebih utama daripada menarik datangnya kebaikan. Karena itu, Bank Syariah menetapkan adanya denda.

Namun demikian, ada perbedaan antara pengenaan denda di bank konvensional dengan denda pada Bank Syariah. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran disampaikan bahwa sanksi denda boleh dikenakan terhadap nasabah mampu, tetapi menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan atau itikad baik untuk membayar hutangnya.

Sanksi dimaksud didasarkan pada prinsip Ta’zir. Sebagaimana telah disampaikan pada tulisan terdahulu, ta’zir adalah hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk had, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah maupun hak anak Adam (manusia). Sanksi atas kesengajaan menunda-nunda dalam melakukan pembayaran termasuk ta’zir atau hukuman finansial.

Oleh karena secara prinsip termasuk kategori ta’zir (hukuman), maka denda dimaksud bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Artinya, denda atas keterlambatan bayar karena ketidakdisplinan dibolehkan untuk menimbulkan efek jera kepada orang yang memiliki hutang. Keterlambatan bayar ini bisa menyebabkan tertundanya hak bagi pihak lain, sehingga menyebabkan ketidakmaslahatan bagi banyak pihak.

Namun demikian, meski denda seperti ini dihukumi sebagai ta’zir dan dibolehkan, tetapi perlu diperhatikan bahwa:

  • Hal itu dilakukan untuk menimbulkan efek jera kepada nasabah (agar lebih disiplin)
  • Ta’zir ini tidak lantas mengubah status nominal denda yang diterima. Artinya, denda keterlambatan atas hutang-piutang ini tetap dihukumi bagian dari riba. Karenanya, Bank Syariah tidak memasukkan perolehan denda keterlambatan ini ke dalam pos pendapatan sebagaimana bank konvensional, melainkan ke Pos Kebajikan atau Dana Sosial. Dana ini digunakan untuk kegiatan sosial, termasuk menjadi sumber pinjaman qardhul hasan bagi yang membutuhkan.
  • Nilai nominal denda ditentukan berupa sejumlah uang yang sifatnya tetap (konstan); tidak seperti pada Bank Konvensional yang berdasarkan jumlah hari keterlambatan, sehingga makin hari denda makin bertambah banyak.

Sebagai bentuk kehati-hatian, Bank Syariah atau lembaga keuangan syariah pada umumnya sangat boleh tidak mengenakan denda terhadap nasabahnya, melainkan hanya pengenaan biaya riil saja yang menjadi beban operasional Bank Syariah. Selain itu, pelunasan dipercepat juga bisa menjadi solusi agar terhindar dari denda, karena pelunasan dipercepat pada Bank Syariah tidak dikenakan denda sebagaimana bank konvensional, justru malah bisa mendapatkan diskon atau potongan harga. Tetapi, tentu yang paling tepat agar tidak terjadi denda adalah dengan pelunasan pembayaran angsuran tepat pada waktunya.

Wallahu a’lam.

[]