Perbedaan Denda dan Ganti Rugi (Ta’widh)

Oleh: Bahtiar H. Suhesta

Departemen Media Lazis alHaromain

uang_sogok-300x198Pada edisi terdahulu sudah disampaikan tentang denda, termasuk denda pada bank syariah. DSN MUI sudah mengeluarkan fatwa terkait hal ini, yakni Fatwa No: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. Bahwa sanksi denda boleh dikenakan terhadap nasabah yang sebenarnya mampu, tetapi menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan atau itikad baik untuk membayar hutangnya. Hanya saja uang denda ini tidak boleh dimasukkan ke pos pendapatan bank, melainkan masuk pos Dana Nonhalal atau Dana Kebajikan (Qardul Hasan) dengan peruntukannya masing-masing.

Di samping denda yang termasuk bagian dari Ta’zir, yakni hukuman dengan maksud sebagai edukasi dan memberikan efek jera pada pelakunya, dikenal pula istilah Ta’widh atau Ganti Rugi. Denda dan ganti rugi sekilas tampak sama, tetapi secara esensi berbeda.

Pengertian Ta’widh

Kata at-ta’widh berasal dari kata ‘iwadha (عوض) yang artinya ganti atau kompensasi. Secara bahasa, at-ta’widh berarti mengganti (kerugian) atau membayar kompensasi. Secara istilah, at-ta’widh adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.

Kerugian yang dimaksud adalah segala gangguan yang menimpa seseorang, baik menyangkut dirinya atau harta kekayaannya, yang berupa berkurangnya kuantitas, kualitas, ataupun manfaatnya. Dalam akad (perjanjian) muamalah antara satu orang dengan orang lain, kerugian yang terjadi biasanya biasanya menyangkut kerugian atas harta kekayaan atau menyangkut fisik seseorang yang memang menjadi obyek dari akad tersebut.

Jika ada salah satu pihak yang menanggung kerugian atas pelanggaran suatu akad, maka perlu adanya tanggung jawab (dhaman) untuk mengganti atau menutup kerugian tersebut. Dasarnya adalah bagaimanapun, akad harus ditunaikan / dipenuhi (Lihat Q.S. Al-Maidah: 1). Rasulullah  juga bersabda, “Laa dharara walaa dhiraran”. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. Oleh karena itu, kaidah fiqih menyatakan “adh-dhararu yuzal”.Bahaya atau beban berat –termasuk kerugian—harus dihilangkan, yakni dengan jalan menutupnya melalui pemberian ganti rugi.

Contohnya, ketika kita menyewa mobil dengan harga sewa tertentu, ternyata kita terlibat kecelakaan sehingga mobil tersebut rusak. Jika mobil dikembalikan dalam keadaan rusak, tentu pemilik mobil tidak akan mau. Dia mengalami kerugian, karena harus memperbaiki mobilnya yang rusak karena kita sewa. Hal ini tidak boleh terjadi hingga kita menutup kerugian si pemilik mobil karena perbuatan kita dengan memperbaikinya sehingga kembali seperti semula atau menyerahkan sejumlah uang ganti rugi untuk perbaikan kerusakan yang ada.

Ketentuan Ta’widh

Menurut Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta’widh), maka ada beberapa ketentuan, di antaranya:

  • Ganti rugi (ta`widh) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
  • Kerugian yang dapat dikenakan ta’widh adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas. Dalam Q.S. Al-Baqarah: 194 Allah berfirman, “… maka, barang siapa melakukan aniaya (kerugian) kepadamu, balaslah ia seimbang dengan kerugian yang telah ia timpakan kepadamu. Bertaqwalah kepada Allah beserta orang-orang yang bertaqwa.”

Dari ayat ini jelas bahwa seseorang harus mengganti kerugian yang telah dialami orang lain atas dirinya secara seimbang dengan kerugian yang ditimbulkan atau sesuai kerugian riil yang dialami.

  • Kerugian riil tersebut dalam kasus hutang-piutang adalah terkait dengan upaya penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
  • Besarnya ganti rugi adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss) yang pasti dialami, bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potensial loss) karena hilangnya peluang (opportunity loss).
  • Ganti rugi itu hanya boleh dikenakan pada akad yang menimbulkan utang-piutang (dain), seperti salam, istishna’, murabahah, dan ijarah. (Tiga akad yang pertama terkait jual beli, dan keempat sewa-menyewa/jasa –akan diterangkan dalam bab lain. Insya Allah).

Sanksi Hutang-Piutang

Kita semua sepakat bahwa Islam dalam hal hutang-piutang menuntut sikap adil dengan melunasi hutang jika sudah sanggup membayarnya, agar terlepas tanggung jawabnya. Jika seseorang sudah mampu membayar hutang tetapi menundanya atau tidak melakukannya, maka ia bertindak zalim dan karenanya berhak menerima sanksi / hukuman di dunia, bahkan di akhirat.

Terhadap debitur atau nasabah yang sebenarnya mampu membayar tetapi tidak atau menunda pembayaran, maka bisa dikenakan keduanya, baik denda maupun ta’widh. Ia dikenakan denda sebagai bentuk pendisiplinan nasabah agar mendapat efek jera sehingga tidak mengulangi lagi di kemudian hari.

Di sisi lain, ia juga bisa dikenakan ta’widh jika dalam proses penagihan karena keterlambatan, kreditur mengeluarkan biaya-biaya seperti telepon, transport, mungkin pengacara, dan sebagainya. Bagaimanapun, perpanjangan pembayaran di luar jatuh tempo akan berdampak pada penurunan kolektibilitas sehingga pencadangan penghapusan aktiva produktif meningkat yang berakibat pada turunnya keuntungan kreditur. Pengenaan ta’widh karenanya lebih sebagai bentuk mekanisme untuk mewaspadai kerugian salah satu pihak.

Apakah Ta’widh Termasuk Riba?

Jika dilihat secara umum, maka ta’widh bagi debitur (pihak yang berhutang) adalah tambahan biaya sebagaimana denda. Tetapi, berbeda tambahan biaya antara ta’widh dengan denda, di mana ta’widh bukan termasuk Riba sebagaimana denda. Perbedaan tersebut di antaranya sebagai berikut:

  • Riba terjadi berdasar kesepakatan kedua belah pihak seandainya terjadi keterlambatan pembayaran. Sedangkan ta’widh adalah sesuatu hukuman yang dikenakan akibat dari kehilangan manfaat (kerugian) yang dialami kreditur karena kete[quote]blog_quote_content[/quote]rlambatan pembayaran.
  • Riba dipersyaratkan besarannya di depan saat akad dilakukan. Sementara ta’widh tidak dipersyaratkan besarannya di depan, melainkan sesuai dengan kerugian riil yang dialami.
  • Riba biasanya tidak melihat debitur mampu membayar atau tidak. Namun ta’widh tidak demikian. Jika debitur memang tidak mampu, maka ta’widh tidak dikenakan kepadanya.

Dengan demikian, ganti rugi (ta’widh) tidak termasuk kategori Riba. Oleh karena itu, jika denda dalam perbankan syariah dibukukan dalam pos Dana Nonhalal atau Dana Kebajikan/Sosial, karena dikhawatirkan termasuk Riba, maka tidak demikian dengan ta’widh. Pendapatan dari ta’widh atau ganti rugi dimasukkan ke dalam pos pendapatan bank syariah dalam rangka menutup kerugian (biaya) yang telah dikeluarkan.

Wallahu a’lam.

[]