Riba Penyebab Utama Inflasi

Oleh: Bahtiar H. Suhesta

Salah satu indikator kesehatan perbankan adalah dengan melihat tingkat Loan to Deposit Ratio (LDR) bank tersebut. LDR digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank dengan cara membagi jumlah kredit atau pinjaman (loan) yang ia salurkan ke masyarakat dengan jumlah dana (deposit) yang disimpan, baik dari modal sendiri maupun dari dana yang dihimpun dari masyarakat melalui tabungan (Dana Pihak Ketiga/DPK). Likuiditas dalam bahasa yang sederhana adalah seberapa kemampuan bank menyediakan dana untuk membayar kembali penarikan dana yang dilakuan nasabahnya dengan modal yang dimiliki maupun DPK yang ia kumpulkan.

Dengan demikian, jika bank dapat menyalurkan seluruh dana yang dihimpun untuk kredit tentu akan sangat menguntungkan bank. Karena semakin tinggi kredit yang disalurkan, maka semakin tinggi tingkat pendapatan bunga yang ia akan terima. Semakin tinggi pendapatan bunga yang diterima, semakin tinggi profit atau keuntungan bank tersebut. Tetapi di sisi lain, semakin tinggi kredit yang disalurkan bank, maka semakin rendah likuiditasnya, karena kemampuannya menyediakan dana cash (likuid) ketika terjadi penarikan dana oleh nasabah semakin kecil. Maklum saja, karena uang simpanannya habis dipinjamkan. Ini akan memicu meningkatnya risiko perbankan jika sewaktu-waktu pemilik dana menarik dananya atau peminjam tidak dapat mengembalikan kredit pinjamannya. Sebaliknya kalau bank tidak menyalurkan kreditnya (LDR kecil), maka bank akan terkena risiko juga karena hilangnya kesempatan memperoleh profit atau keuntungan.

Bagaimanapun, pendapatan terbesar suatu bank berasaldari pendapatan bunga atas kredit yangdiberikan kemasyarakat dan sumber danaterbesar suatu bank juga berasal darimasyarakat atau DPK, sehingga aktivitas penghimpunandana masyarakat yang memiliki kelebihandana dan kemudian menyalurkan danatersebut kembali kemasyarakat dalambentuk kredit / pinjaman merupakan aktivitas ataufungsi utama suatu bank.

Menurut pandangan kebanyakan orang, pinjaman dengan sistem bunga (riba) akan dapat membantu ekonomi masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Anggapan tersebut telah menjadi keyakinan kuat hampir setiap orang, baik ekonom, pemerintah,apalagi praktisi perbankan. Oleh karena itu, tidaklah aneh jika kemudian para pejabat negara dan direktur perbankan seringkali merasa bangga ketika melaporkan jumlah kredit yang disalurkan kepada masyarakat yang meningkat pesat.

Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau Bank Indonesia pun selalu mendorong perbankan untuk menyalurkan kreditnya kepada masyarakat, misalnya pada batas bawah LDR kisaran 80% dan batas atas kisaran 92%; suatu batas yang diperkirakan masih aman manajemen risikonya dilihat dari sisi likuiditas bank maupun tingkat keuntungan yang akan didapatkan. Pada kuartal pertama tahun 2017 ini misalnya, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) telah menyalurkan kredit mencapai Rp681,27 Triliun atau tumbuh 16,6 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Angka ini merupakan yang terbesar dibandingkan dengan jumlah kredit bank beraset jumbo lainnya. Data OJK mencatat bahwa pertumbuhan kredit perbankan triwulan pertama 2017 totalnya Rp4.370 Triliun. Lihat nilai kredit perbankan jumbo kuartal pertama 2017 di bawah ini.

***

Benarkah kredit berbasis bunga (riba) akan membantu pertumbuhan ekonomi?

Sungguh hal itu telah dijawab oleh Allah subhanahu wata’ala dalam firman-Nya,

وَما آتَيتُم مِن رِبًا لِيَربُوَ في أَموالِ النّاسِ فَلا يَربو عِندَ اللَّهِ ۖ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah.” (Q.S. Ar-Rum: 39)

Ayat ini mengandung pesan bahwa pinjaman (kredit) dengan sistem bunga atau riba tidak akan membuat ekonomi masyarakat tumbuh secara agregat (menyeluruh) dan adil. Pandangan Al-Qur’an ini tentu sangat kontras dibandingkan dengan pandangan manusia kebanyakan yang hanya memandang pinjaman berbasis bunga secara dangkal, kasat mata, dan lahiriah belaka, di mana hasil bunga kredit sebagai “pendapatan” atas pinjaman yang diberikan dalam pandangannya akan mampu disalurkan kembali ke masyarakat sebagai pinjaman sehingga mendorong tumbuhnya perekonomian.

Kebanyakan orang hanya membahas dan memandang riba dari sisi ekonomi mikro, yakni dipandang dari sisi hubungan antara debitur dan kreditur saja. Misalnya, berapa persen bunga yang harus dibayar oleh seseorang atau perusahaan selaku debitur kepada pemberi pinjaman (kreditur). Atau apakah bunga itu memberatkan atau menguntungkan. Padahal, ayat di atas membicarakan riba dalam konteks ekonomi makro, yakni mengkaji dampak riba terhadap ekonomi masyarakat secara menyeluruh (agregat), bukan orang per orang atau per institusi. Ketika riba sudah dipraktikkan di mana-mana, ia menjadi instrumen ekonomi yang bersifat sistemik. Hampir tak ada sisi perekonomian hari ini yang tidak melibatkan kredit berbasis bunga.

Jika sudah demikian, maka bunga atau riba itu dapat menimbulkan dampak buruk bagi perekonomian masyarakat secara luas. Dampak buruk bunga terhadap perekonomian itu bisa kita lihat dari beberapa hal. Satu di antaranya terkait inflasi.

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Kenaikan harga yang bersifat sementara seperti kenaikan harga pada masa lebaran tidak dianggap sebagai inflasi, karena setelah masa lebaran, harga-harga dapat turun kembali.

Dua faktor utama penyebab inflasi adalah:

  1. Kenaikan permintaan melebihi penawaran atau di atas kemampuan berproduksi (Demand Pull Inflation). Kenaikan permintaan ini biasanya dipicu oleh membanjirnya likuiditas di pasar sehingga kemampuan daya beli meningkat terhadap faktor-faktor produksi. Karena tingginya permintaan, maka harga faktor-faktor produksi juga meningkat sehingga ujungnya harga barang produksi naik di level konsumen. Terjadilah inflasi.

Membanjirnya likuiditas ini disebabkan banyak faktor. Tetapi yang utama adalah karena peningkatan peredaran uang di pasar melalui penyaluran kredit perbankan ketika suku bunga rendah.

  1. Kenaikan biaya produksi (Cost Push Inflation) sehingga mendorong produsen menaikkan harga barang. Kenaikan biaya produksi ini terjadi karena produsen yang mendapatkan kredit perbankan memasukkan faktor bunga kredit yang harus ia bayar ke bank ke dalam biaya produksi, yang ujung-ujungnya masuk dalam komponen harga barang. Itu artinya, yang membayar bunga perbankan tidak lain adalah masyarakat konsumen; sementara pengusaha mengambil keuntungan, karena selain sudah memasukkan unsur beban bunga, mereka juga telah memperhitungkan keuntungan dalam harga barang di pasaran.

Di sinilah blunder sistem bunga kredit. Di satu sisi, ketika suku bunga rendah, permintaan kredit naik, harga-harga ujung-ujungnya naik di pasaran. Terjadilah inflasi. Untuk menahan laju inflasi, otoritas moneter di sebagian besar negara berkembang akan menaikkan suku bunga kredit untuk menekan angka permintaan kreditur terhadap kredit perbankan. Herannya, penaikan suku bunga ini pun akan menyebabkan meningkatnya beban bunga kredit yang harus dibayar kreditur sehingga harga produksi juga akan naik. Terjadi juga inflasi. Jadi harga akan terus naik selama sistem bunga berlaku, dan tidak akan stabil kecuali dengan hilangnya sistem bunga.

Peningkatan inflasi menyebabkan daya beli masyarakat turun ketika tidak dibarengi dengan kenaikan pendapatan yang diterima. Karena, dengan jumlah uang yang sama yang dipegang saat ini, mereka tidak bisa membeli barang yang sama. Ini menyebabkan permintaan atas barang menurun, yang pada gilirannya menyebabkan volume investasi dan produksi menurun. Turunnya investasi dan produksi memaksa pengusaha memangkas biaya produksi, termasuk biaya tenaga kerja, sehingga terpaksa melakukan PHK. Para pemilik modal juga akan memilih meminjamkan hartanya untuk memperoleh bunga daripada untuk investasi di sektor produksi, sehingga hal ini memperkecil lapangan pekerjaan. PHK dan lapangan pekerjaan yang menyempit pasti memicu meningkatnya angka pengangguran. Parahnya, sistem bunga mendorong munculnya satu kelompok pengangguran yang mapan, sementara para pemilik modal dan perbankan cukup duduk ongkang-ongkang kaki namun memperoleh masukan tetap dari bunga. Di tengah masyarakat yang menganut sistem riba, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin.

***

Jadi dari satu aspek saja, terkait inflasi, sistem ribawi tidak akan membuat perekonomian suatu negara bertumbuh dan berkembang, melainkan justru sebaliknya. Suku bunga naik ataupun turun semuanya ternyata membuat laju inflasi naik, sehingga memicu banyak problem seperti menurunnya daya beli masyarakat, menurunnya permintaan barang, menurunnya produksi, tingginya PHK, dan naiknya tingkat pengangguran. Sungguh terbukti dalam sejarah, sistem ekonomi ribawi telah banyak menimbulkan krisis ekonomi sejak 1930 hingga saat ini. Yang pasti, sistem ekonomi ribawi telah menjerumuskan negara-negara berkembang ke dalam jebakan hutang (debt trap) yang tak berkesudahan, karena untuk membayar bunga saja mereka kesulitan, apalagi pokok pinjamannya.

Tak terkecuali Indonesia. Bank Indonesia melaporkan bahwa Utang Luar Negeri kita per kuartal I 2017 sebesar USD326,3 Miliar atau sekitar Rp4.241 Triliun dengan kurs Rp13.000 per USD. Pemerintah mengalokasikan Rp221 Triliun sendiri dari APBN untuk membayar cicilan hutang jatuh tempo tahun 2017 ini. Itu artinya, masyarakatlah yang membayar hutang tersebut. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan bahwa jika penduduk Indonesia 260 juta, maka tiap kepala menanggung hutang Rp13.000.000, termasuk bayi Anda yang baru lahir.

Ironisnya, tahun 2017 ini Indonesia masih mengalami defisit APBN sehingga meski akan membayar bunga hutang dan sebagian pokoknya Rp221 Triliun, pemerintah berencana menambah hutang lagi Rp330 Triliun untuk menutup defisit tersebut. Itu berarti, hutang kita akan bertambah lebih dari Rp100 Triliun tahun ini. Andai kita mampu membayar hutang Rp20 Triliun saja per tahun, masih diperlukan waktu 200 tahun untuk melunasi hutang luar negeri kita. Dengan catatan, hutang itu tidak bunga berbunga dan tidak hutang lagi-hutang lagi.

Na’udzubillahi min dzalik!

[]