Sepak Terjang Ulama Mengawal NKRI

Oleh

Ainul Yaqin, M. Si

UntitledBahtsul masail yang diselenggarakan pada Muktamar NU ke-11

di Banjarmasin tanggal 9 Juni 1936 M bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1355 H menghasilkan keputusan bahwa Indonesia adalah Negara Islam karena telah pernah dikuasai sepenuhnya oleh orang Islam. Walaupun telah direbut oleh kaum penjajah kafir, tetapi nama Negara Islam tetap selamanya. (lihat Solusi Hukum Islam; Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes NU 1926 – 2004 M hal 187). Keputusan ini dibuat jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamirkan, menggambarkan sebuah cita-cita dan harapan para ulama ketika itu terhadap keberadaan NKRI di masa yang akan datang.

Menjelang kemerdekaan tepatnya tanggal 22 Juni 1945 sebuah tim kecil yang dibentuk oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) berhasil membuat draft Preambule (pembukaan) UUD 1945 yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta.  Tim kecil ini dinamai dengan Panitia Sembilan, beranggotakan sembilan orang yaitu: Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, Achmad Soebardjo, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakkir, Abdul Wachid Hasyim, H. Agus Salim,  dan Mr. AA. Maramis.

Piagam Jakarta merupakan keputusan resmi karena dihasilkan oleh sebuah lembaga resmi, yaitu lembaga ad hoc yang dibentuk oleh BPUPKI. Piagam Jakarta juga merupakan keputusan bersifat kompromistis, karena dalam keanggotaan lembaga ini melibatkan unsur tokoh Nasionalis (Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, Achmad Soebardjo), unsur tokoh Islam (Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakkir, Abdul Wachid Hasyim, H. Agus Salim), dan unsur non Islam (Mr. AA. Maramis). Dalam hal ini Soekarno menyatakan:

Panitia kecil penyelidik usul-usul berkeyakinan bahwa inilah Preambule yang bisa menghubungkan, mempersatukan segenap aliran yang ada di kalangan anggota-anggota Dokutirsu Zyumbi Tyoosakai.

Rumusan Piagam Jakarta ini setelah dibawa pada rapat BPUPKI tanggal 11 Juli 1945 memperoleh tanggapan yang berbeda-beda dari anggota BPUPKI. Pada rapat tersebut, baik di kalangan Islam maupun Kristen masih ada yang mempermasalahkan rumusan ini. Dari kelompok Islam masih ada yang menganggap rumusan ini kurang tajam mewakili Islam sebagai unsur mayoritas. Golongan Islam sebenarnya menuntut lebih dari itu, yakni negara berdasarkan syari’at Islam. Termasuk di sini kebanyakan para ulama yang tergabung dalam organisasi NU, karena sejak awal mereka berpandangan bahwa wilayah Indonesia adalah Darul Islam.

Di sisi lain di kalangan Kristen ada yang mempersoalkan keberadaan tujuh kata (dengan menjalankan kewajiban syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya). Latuharhary dari Maluku kendati tidak secara tegas mewakili unsur Kristen, menyatakan bahwa jika kewajiban menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya diterapkan, maka mereka harus meninggalkan hukum adat yang telah diterapkan selama ini, seperti di Minangkabau dan Maluku. Ia mencontohkan pada hak pewarisan tanah di Maluku, jika syari’at Islam diterapkan anak yang tidak beragama Islam tidak mendapatkan warisan. Latuharhary mempertegas; “jadi kalimat semacaam ini dapat membawa kekacauan yang bukan kecil terhadap adat istiadat”.

Menghadapi pro kontra terkait dengan Piagam Jakarta ini, para anggota panitia sembilan yang menyadari bahwa rumusan Piagam Jakarta telah mempertimbangkan aspek kompromistis, berusaha memberikan penjelasan kepada para peserta sidang BPUPKI. Haji Agus Salim yang berasal dari Minangkabau menyikapi pernyataan Latuharhary mencoba memberikan bantahan dengan menyampaikan pernyataan bahwa bagi umat Islam kewajiban menjalankan syari’at berlaku kapanpun biarpun tidak ada Indonesia merdeka, biarpun tidak ada hukum dasar Indonesia.

K.H. Abdul Wachid Hasyim yang merupakan tokoh NU, menyikapi penolakan Latuharhary tersebut menyampaikan tanggapannya bahwa rumusan Piagam Jakarta tidak akan menimbulkan masalah seperti yang dikhawatirkan. Bahkan secara tegas  K.H. Abdul Wachid Hasyim menyatakan;

“Jika masih ada yang kurang puas karena seakan-akan masih terlalu tajam, saya katakan bahwa masih ada yang berpikir sebaliknya, sampai ada yang menanyakan kepada saya apakah dengan ketetapan yang demikian itu orang Islam sudah boleh berjuang menyeburkan jiwanya untuk negara yang kita dirikan ini”.

Rumusan Piagam Jakarta ini pun akhirnya disepakati sebagai rumusan Preambule (pembukaan) UUD 1945. Pada rapat-rapat BPUPKI berikutnya dibahas rumusan pasal demi pasal UUD 1945.  Pada rapat BPUPKI tanggal 13 Juli 1945 K.H. A Wachid Hasyim mengusulkan rumusan agar Presiden Indonesia adalah orang Indonesia Asli dan beragama Islam.  Usulan ini merupakan usulan beliau yang kemudian ditetapkan sebagai bagian dari draf naskah UUD 1945 yang disepakati. Di samping itu, K.H. Abdul Wahid Hasyim juga mengusulkan perubahan atas draf pasal 29 agar diubah menjadi “Agama Negara ialah agama Islam, dengan menjamin kemerdekaan orang-orang yang beragama lain untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Usulan K.H. A Wachid Hasyim ini didukung oleh Soekiman.  Tetapi, Haji Agus Salim memberi catatan bahwa usulan ini bisa mementahkan kesepakatan yang telah dibuat antara golongan Islam dan golongan kebangsaan. Usul ini pun akhirnya kandas.

Masih berkaitan dengan sidang BPUPKI, pada sidang tanggal 15 Juli 1945 kembali muncul perdebatan panas. K.H. Masjkoer yang juga tokoh NU menyampaikan usulan pasal 28 yang menyatakan bahwa agama resmi bagi Republik Indonesia ialah agama Islam. Senada dengan itu, Ki Bagoes Hadikoesoemo tokoh Muhammadiyah juga menegaskan bahwa Islam mengandung idiologi negara, karena itu tidak bisa negara dipisahkan dari Islam.

Sesudah Proklamasi 17 Agustus 1945 yakni pada rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945, kaum Kristen ternyata membuat strategi mengejutkan. Di saat suasana yang genting ini mereka melakukan tekanan-tekanan dan ultimatum agar semua kesepakatan yang ada di rapat-rapat BPUPKI khususnya yang ada hubungannya dengan dasar negara dibatalkan. Jika tidak mereka akan keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu ini merupakan cara-cara yang kurang demokratis, yang dimunculkan saat kondisi genting, sementara di saat sebelumnya mereka ikut menyepakati. Namun demi keutuhan NKRI dan karena kecintaannya pada kemerdekaan yang telah diperjuangkan selama ratusan tahun, akhirnya para tokoh Islam menerima tekanan itu. Dari sinilah diperlihatkan kebesaran jiwa para ulama dan pemimpin-pemimpin Islam ketika itu. Mereka sedemikian legowo melepaskan sebagian idealisme yang sudah lama mereka cita-citakan. Mereka telah bersusah payah merumuskan gagasan yang begitu baik dan sudah melalui cara-cara kompromistis, namun kemudian dimentahkan secara sepihak, tapi mereka tidak marah. Maka dapat dipahami bahwa keputusan ini merupakan hadiah terbesar umat Islam kepada bangsa Indonesia. Andai saja para pemimpin Islam ketika itu ngotot mempertahankan pendiriannya tentu kenyataan bisa berjalan lain. Dalam hal ini K.H. Saifuddin Zuhri berkomentar:

Dihapusnya 7 kata dalam Piagam Jakarta itu boleh dibilang tidak diributkan oleh Umat Islam demi memelihara persatuan dan demi ketahanan perjuangan dalam revolusi Bangsa Indonesia,  untuk menjaga kekompakan seluruh potensi nasional mempertahan Proklamasi 17 Agustus 1945 yang baru berusia 1 hari. Apakah ini bukan suatu toleransi terbesar dari Umat Islam Indonesia? Jika pada saat tanggal 18 Agustus 1945 yaitu tatkala UUD 1945 disahkan Umat Islam ngotot mempertahankan 7 kata-kata dalam Piagam Jakarta, barangkali sejarah akan menjadi lain. Tetapi segalanya telah terjadi. Umat Islam hanya mengharapkan prospek-prospek di masa depan, semoga segalanya akan menjadi hikma.” (K.H. Saifuddin Zuhri, 1982; hal 51-52)

Setelah kemerdekaan, para ulama bersama para santri secara gigih berjuang mempertahankan eksistensi NKRI. Ketika pasukan Belanda dengan kedok NICA  datang kembali ke Indonesia memboceng tentara sekutu bulan Oktober 1945, tanggal 22 Oktober 1945 Kyai Haji Hasyim Asy’ari rais akbar PBNU mencarangkan resolusi Jihad yang memuat tiga hal: (1) setiap Muslim tua muda, miskin sekalipun wajib memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan Indonesia; (2) pejuang yang mati dalam perang kemerdekaan layak dianggap syuhada; dan (3) warga yang memihak kepada Belanda dianggap memecah belah kesatuan dan persatuan dan oleh karena itu harus dihukum mati.

Resolusi ini memicu pertempuran sengit 27-29 Oktober 1945. Pasukan Inggris akhirnya mengajak Presiden Soekarno berunding, maka ditandatangani perundingan 30 Oktober 1945. Namun karena panglima Sekutu Jederal Malabay tewas dan diganti Robert Mansion, sekutu mengacam dan meletuslah peristiwa 10 November 1945.

Dalam perjalanan berikutnya sepak terjang para ulama bersama kaum santri dalam mengawal NKRI tidak diragukan. Ketika terjadi penghianatan PKI tahun 1954 dan tahun 1965, para Kyai dan kaum santri yang mengambil bagian di garda depan dalam menjaga NKRI. Bahkan merekalah yang menjadi sasaran pembantaian oleh PKI.

Ijtima ulama II di Gontor yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia tahun 2006 dan dihadiri oleh para ulama dari berbagai latar belakang,  menghasilkan sebuah keputusan yang menyatakan bahwa Pendirian NKRI adalah upaya final bangsa Indonesia untuk mendirikan Negara di wilayah ini. Wilayah NKRI dihuni oleh penduduk yang sebagian besar beragama Islam, maka umat Islam wajib memelihara keutuhan NKRI dan menjaga dari segala bentuk pengkhianatan terhadap kesepakatan dan upaya pemisahan diri (separatisme) oleh siapapun dengan alasan apa pun.

Itulah penggalan-penggalan sejarah yang menunjukkan adanya komitmen ulama sepanjang sejarah mengawal keutuhan NKRI. Tapi anehnya dalam setiap episode sejarah kaum muslimin yang menjadi santri para ulama sering dituduh menggoyang keutuhan NKRI.

Saat ini ketika ada kasus yang mencederai keadilan umat Islam telah terjadi. Seorang telah melakukan penghinaan terhadap al-Qur’an, terhadap ulama, dan terhadap umat Islam sendiri, umat Islam menuntut agar proses hukum ditegakkan secara adil dan transparan. Tapi apa yang terjadi, ulama telah dipojokkan sebagai pihak yang tidak toleran, pihak yang anti NKRI. Bukankah ini keterlaluan? Padahal siapapun berhak di negara ini dan dijamin konstitusi untuk berharap atau berkeinginan agar negara ini dipimpin oleh orang yang terbaik dalam pandangannya, termasuk oleh orang yang seagama dengannya.