Ulama Sebagai Penjaga NKRI

Reportase

KH. Sholahuddin Wahid, Pengasuh Ponpes Tebuireng Jombang

Gus-Sholah a

Memasuki paruh akhir tahun 2016 yang lalu, kondisi politik nasional mendadak panas. Pemicunya adalah penistaan agama oleh Basuki Tjahaya Purnama dan memunculkan protes besar-besaran oleh umat Islam yang dipimpin oleh para ulama. Namun justru para ulama kritis tersebut kini menghadapi fitnahan dan sedang dicari-cari kesalahannya. Padahal para ulama berjasa besar dalam membangun dan menjaga keutuhan bangsa ini. Apa saja peranan mereka? Reporter al-Haromain mewawancarai KH. Sholahuddin Wahid, pengasuh Ponpes Tebuireng Jombang. Berikut petikan wawancaranya:

Bagaimana peran ulama dalam upaya mendirikan Negara republik Indonesia ?

Negara ini didirikan oleh semua pihak, semua unsur yang ada dalam masyarakat, termasuk ulama, santri, tentara, polisi, pengusaha, guru, semuanya. Ulama, pada awalnya adalah bertugas mendidik masyarakat khususnya dalam masalah agama, akhlak. Tugas ini sudah berjalan lebih dari seribu tahun. Jadi lembaga pendidikan tertua di Indonesia adalah pesantren. Kemudian pada tahun 30-an, para ulama mulai ikut dalam kegiatan pergerakan kemerdekaan. Yang kita kenal antara lain KH. Wahab Chasbullah, Oemar Said Cokroaminoto, Mas Mansyur. Selanjutnya ada Kiai Masykur, KH. Wahid Hasyim, KH. Zainal Mustafa dari Jawa Barat dan lain-lain. Yang bertindak sebagai pimpinan ialah Mbah Hasyim Asy’ari.

Wahid Hasyim mewakili Mbah Hasyim Asy’ari dan beberapa tokoh Islam lainnya, ikut dalam kegiatan menyusun Undang-Undang Dasar Negara, menyusun konsep tentang seperti apa bangsa dan negara yang akan kita dirikan.

Setelah negara berdiri, apa peran ulama dalam menjaga keutuhan negara ini?

Yang kita masih ingat adalah resolusi jihad, dalam menghadapi tentara sekutu. Sebelum resolusi jihad, kita sudah kalah melawan sekutu. Kemudian muncul resolusi jihad yang membangkitkan kembali semangat kebangsaan, semangat jihad untuk menghadapi tentara sekutu. Setelah itu, para ulama ada yang berperan sebagai militer, pengusaha, guru, pegawai negeri, tetapi yang paling banyak adalah kembali mendidik masyarakat melalui pesantren.

Bagaimana reaktualisasi peranan ulama setelah resolusi jihad ?

Menurut saya adalah memerangi sejumlah masalah yang kita hadapi, antara lain melawan ketidak adilan, melawan keterbelakangan, melawan kebodohan.

Saat ini, umat Islam merasakan sebuah benturan yang membenturkan ulama dan umat Islam di satu sisi dan pemerintah di sisi yang lain, seakan ada kepentingan besar yang mereka lindungi. Bagaimana pendapat pak kiai?

Sebenarnya kita lihat, pada awalnya adalah adanya ucapan-ucapan yang tidak baik dari Ahok yang itu melukai hati umat Islam, dan kemudian umat Islam meminta adanya tindakan yang semestinya, yaitu proses hukum. Tetapi itu rupanya tidak ditanggapi dengan baik oleh pemerintah, dalam hal ini oleh kepolisian. Sehingga memunculkan rasa tidak puas, dan ini kemudian dilakukan dengan aksi-aksi. Baru setelah terjadi aksi yang kedua kali, yaitu 4 Nopember 2016, kepolisian memproses, dijadikan tersangka dan kemudian sekarang menjadi terdakwa dalam proses persidangan.

Menurut pak kiai, respon umat Islam terhadap kasus tersebut, apakah wajar atau tidak?

Wajar…wajar. Memang menurut beberapa tokoh Islam itu tidak wajar, ya itu ndak apa-apa,  itukan kebebasan berpendapat. Tapi yang harus didengarkan, pihak masyarakat yang jumlahnya lebih banyak. Memang disini kita melihat ada ucapan-ucapan Ahok yang tidak pada tempatnya dan dianggap itu melanggar hukum, dan sekarang kita lihat sedang diproses secara hukum di pengadilan. Kita tunggu hasilnya.

gus-sholah (2Yang saya lihat ialah, konflik ini bukan konflik agama. Bukan konflik antara Islam dan Kristen tidak. Tetapi ada ucapan seseorang yang kebetulan beragama Kristen yang membuat pernyataan tentang agama Islam dan kebetulan pemikiran dia itu didasarkan kepada pemikiran sejumlah tokoh, seperti Gus Dur, pak Syafi’i Ma’arif  dan yang lain. Dia sebagai orang Kristen kan sebaiknya tidak mencampuri ajaran orang Islam. Tetapi kembali mari kita serahkan kepada proses pengadilan.

Memang di dalam Islam ada kelompok yang menganggap penafsiran surat al-Maidah (ayat 51) berbeda dengan yang dipahami oleh mayoritas masyarakat. Dua-duanya punya hak untuk menafsirkan tetapi mayoritas kan seperti yang kita lihat. Termasuk Pesantren Tebuireng berpendapat tidak boleh memilih pemimpin non-muslim. Termasuk muktamar NU tahun 1999 di Pesantren Lirboyo juga mengatakan tidak boleh memilih pemimpin non-muslim kecuali dalam keadaan darurat. Jadi hormati orang yang berbeda pendapat, tetapi kita juga lebih menghormati lagi pendapat  yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia.

Mengenai penegakan hukum di Indonesia, bagaimana pendapat pak kiai?

Di dinding itu ada foto saya dan Pak Jokowi sewaktu dia ke sini. Saya sampaikan ke Pak Jokowi waktu dia disini. Ada empat masalah yang saya anggap pokok di Indonesia. Yang pertama itu adalah masalah penegakan hukum, kedua adalah reformasi birokrasi pemerintah termasuk pemberantasan korupsi, ketiga pemerataan hasil pembangunan, keempat pendidikan yang baik dan merata. Kalau empat hal ini diselesaikan pemerintah, kita akan maju cepat sekali. Kenyataaannya kan tidak seperti itu, sudah dua tahun ini penegakan hukum menurut saya jalan ditempat. Lembaga penegak hukum seperti kepolisian, pengadilan, lembaga pemasyarakatan banyak masalah. Artinya pak Jokowi belum memberi perhatian penuh terhadap lembaga penegak hukum dan ini kedepan harus diperbaiki. Karena hukum itu kunci, semua hal selesai kalau hukum itu tegak.

Beberapa waktu yang lalu, KH. Ma’ruf Amin, Ketua MUI dan Rois Am NU dilecehkan dalam persidangan, bagaimana menurut pendapat pak kiai?

Itu mencerminkan bahwa Ahok itu orang yang tidak tahu sopan santun, orang yang tidak tahu etika, orang yang penuh prasangka. Kan disitu dia sudah berprasangka bahwa pak Ma’ruf Amin itu sudah berbohong. Terhadap seorang Rois Am dan Ketua MUI saja ia sudah berprasangka seperti itu, apalagi kepada orang lain. Jadi dia pemimpin yang tidak punya prasangka baik. Apa orang seperti ini layak jadi pemimpin? Omongannya kasar, tidak menghormati orang sama sekali. Menurut saya tidak layak jadi pemimpin. Capek kita mengajari masyarakat, mengajari murid-murid untuk bersikap baik, untuk mengucapkan kata-kata yang baik, kalau pemimpinnya ngomongnya kasar. Omongannya kasar, tidak punya etika, penuh prasangka. Dari segi itu saja, menurut saya tidak layak jadi pemimpin, belum lagi yang lain-lain.

Terkait kondisi saat ini, umat Islam banyak yang bingung, apa pesan khusus pak kiai untuk masyarakat?

Kita tentunya tidak bisa larut dengan kondisi seperti itu. Kita boleh marah tetapi tetap harus berkepala dingin, tidak boleh melakukan hal-hal yang kontra produktif. Kita serahkan sepenuhnya kepada proses hukum di pengadilan dan mudah-mudahan pengadilan itu menjatuhkan hukuman, dalam pengertian seadil-adilnya.

Rep: Muhim Kamaluddin